Refleksi Hardiknas: Aspirasi Pendidikan dan Harapan Guru Swasta

Grobogan, derapguru.com. Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025, selayaknya kita jadikan momentum untuk melihat keberhasilan dan kekurangan dimasa lalu untuk memperbaiki keadaan dimasa yang akan datang. Dalam 10 tahun terakhir kita telah menjalankan program pendidikan dibawah pemerintahan presiden Jokowi, dan sejak 20 Oktober 2024 pemerintahan RI telah beralih ke Presiden Prabowo Subianto.
Ada kebijakan Pendidikan di masa lalu yang cukup baik dan berpihak pada sekolah swasta dan guru swasta. Dan tentu ada pula kebijakan yang harus dikoreksi dan diperbaiki untuk pemerintahan baru saat ini.

Kurikulum Merdeka

Arey Moelyanto ST, Kepala SMK PGRI Kuwu, Kabupaten Grobogan dalam wawancara dengan media derapguru.com, Senin 28 April 2025, mengungkapkan sejumlah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dalam 5 tahun terakhir yang dinilainya cukup baik dan berpihak pada sekolah swasta dan guru swasta. Pertama, Program Organisasi Penggerak (POP). Meskipun sempat menuai pro-kontra, keikutsertaan sekolah swasta dalam program ini memberi peluang untuk meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan berbasis komunitas pendidikan; Kedua, Penerapan Kurikulum Merdeka: Kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi sekolah, termasuk sekolah swasta, untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Fleksibilitas ini membuka ruang inovasi yang sangat bermanfaat bagi sekolah-sekolah swasta.

Ketiga, Digitalisasi Pendidikan dan Platform Merdeka Mengajar: Pemerintah menyediakan akses digital dan materi pembelajaran yang bisa diakses oleh semua guru, termasuk guru swasta. Menurut Arey, ini membantu pemerataan akses terhadap sumber belajar berkualitas bagi semua guru, termasuk guru-guru swasta; Keempat, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja: Beberapa sekolah swasta, terutama yang berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), telah mendapat manfaat dari bantuan ini untuk menunjang operasional mereka; Kelima, Bantuan Sarana dan Prasarana. Dikatakan oleh Arey, tidak ada perbedaan yang menyolok dalam bantuan infrastruktur baik sekolah swasta dan negeri.

Peningkatan Kesejahteraan
Selain memberikan apresiasi terhadap kebijakan yang dinilai baik bagi sekolah dan guru swasta, Arey Moelyanto yang juga wakil ketua PGRI Kabupaten Grobogan ini mengungkapkan sejumlah kebijakan yang menurutnya perlu dikoreksi dan diperbaiki pada pemerintahan presiden Prabowo Subianto saat ini. Pertama, Ketimpangan Kesejahteraan Guru Swasta: Dikatakan, sampai saat ini belum ada skema jaminan kesejahteraan yang adil untuk guru swasta seperti tunjangan profesi atau insentif rutin. Untuk itu, menurut Arey, pemerintah perlu merancang kebijakan afirmatif bagi guru swasta agar mereka tidak merasa menjadi “warga kelas dua” dalam sistem pendidikan; Kedua, Minimnya pelibatan sekolah swasta dalam pengambilan kebijakan, “Dalam proses penyusunan kebijakan pendidikan, sekolah swasta kerap tidak dilibatkan secara aktif. Diperlukan ruang dialog dan partisipasi yang lebih terbuka”, ujar Arey menegaskan.

Terkait beberapa hal tersebut diatas, Arey yang juga mantan ketua YPLP DM PGRI Cabang Kabupaten Grobogan ini memberikan masukan dan harapan terhadap pemerintah saat ini. Arey menjelaskan, sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nasional, guru dan sekolah swasta memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. “Oleh karena itu, saya memiliki beberapa masukan dan harapan kepada pemerintah agar kami dapat lebih optimal dalam menjalankan peran tersebut”, ujar Arey.

Harapan Arey Moelyanto dan para guru swasta yang lain, adalah; Pertama, Pemerataan dukungan dan Insentif. Arey berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih merata kepada sekolah swasta, baik dari segi bantuan operasional, pelatihan guru, maupun insentif lainnya, seperti halnya yang diberikan kepada sekolah negeri; Kedua, Peningkatan Kesejahteraan Guru Swasta. Dijelaskan oleh Arey, guru swasta seringkali belum mendapatkan penghasilan yang layak. Untuk itu diperlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk mendukung kesejahteraan mereka, baik melalui subsidi gaji, tunjangan, maupun skema jaminan sosial;

Ketiga, Akses Pelatihan dan Pengembangan Profesional. Pemerintah diharapkan menyediakan program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang terbuka bagi guru swasta, agar kualitas pembelajaran terus meningkat dan sejalan dengan perkembangan zaman; Keempat, Kebijakan yang Inklusif dan Kolaboratif. Dalam merumuskan kebijakan pendidikan, kata Arey, alangkah baiknya jika pemerintah juga melibatkan perwakilan dari sekolah swasta, agar kebijakan yang dibuat benar-benar relevan dan aplikatif di lapangan; Kelima, Penguatan Kemitraan. “Kami juga berharap adanya kemitraan antara sekolah negeri dan swasta dalam berbagai bentuk, seperti program pertukaran praktik baik, sumber daya, dan kegiatan pengembangan karakter siswa”, jelas Arey;

Dukungan Kebijakan
Harapan berikutnya atau yang keenam, Dukungan Kebijakan. Menurut Arey, Sekolah swasta perlu fokus pada beberapa aspek untuk mewujudkan pendidikan bermutu, seperti menyediakan tenaga pengajar berkualitas, fasilitas yang lengkap, kurikulum yang relevan, pembelajaran aktif dan kolaboratif, serta menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Selain itu, penting juga untuk fokus pada pengembangan kepemimpinan yang kuat, pengelolaan yang efektif, dan budaya mutu di sekolah.
“Dengan adanya dukungan dan kebijakan yang tepat dari pemerintah, kami yakin sekolah dan guru swasta dapat semakin berkontribusi dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa”, tegas Arey meyakinkan.

Saat diminta pendapat tentang Strategi Sukses memimpin sekolah swasta seperti yang dilakukannya, kepala sekolah yang kini memimpin 52 guru, 10 tenaga kependidikan, dan 1024 siswa ini membeberkan Strateginya, yakni memiliki visi dan misi yang jelas, membangun tim kerja yang solid, meningkatkan kompetensi guru, menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dan terus-menerus mengevaluasi serta melakukan perbaikan dan memberikan Atensi atau perhatian kepada guru.

Regulasi Yang Adil

Di tempat terpisah, Sri Sulastri, SPd MPd, Plt Kepala SMK PGRI 01 Semarang juga mengungkapkan Aspirasi dan harapannya kepada pemerintahan presiden Prabowo Subianto. Harapan Sri Sulastri adalah; Pertama, Peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah swasta dengan menyediakan sumber daya yang memadai dan memantau kinerja sekolah; Kedua, Dukungan Finansial: Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan finansial yang memadai kepada sekolah swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi biaya bagi siswa;

Ketiga, Regulasi yang adil. Pemerintah diharapkan dapat membuat regulasi yang adil dan tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan sekolah swasta; Keempat, Peningkatan aksesibilitas. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan di sekolah swasta bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi; Kelima, Pengembangan kurikulum. Pemerintah diharapkan dapat membantu mengembangkan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat; Keenam, Peningkatan kualitas guru. Pemerintah diharapkan membantu meningkatkan kualitas guru di sekolah swasta melalui pelatihan dan pengembangan profesional; Ketujuh, Transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah juga diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah swasta.

Fitri Maria Ulfah, Kepala SMA PGRI 2 Kayen, Pati, saat diminta pendapat tentang aspirasi dan harapan terhadap pemerintah presiden Prabowo Subianto, mengungkapkan pentingnya pemerataan dalam pemberian bantuan sarana dan prasarana melalui dana alokasi khusus (DAK pusat maupun daerah) yang selama ini kuota terbanyak ada di sekolah negeri. Disamping itu, Kepala Sekolah yang sering mengantarkan siswanya meraih juara lomba sampai tingkat Internasional ini juga mengharapkan adanya pemerataan bagi siswa kelas XII sebagai penerima PIP kuliah, serta berkelanjutannya sistem zonasi (domisili).

Harapan Fitri Maria Ulfah berikutnya, pemerintah bisa memberikan bantuan lain yang berkeadilan bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah swasta. “Bagi kami guru-guru swasta juga mohon kebijakan sertifikasi dan impassing tetap berlanjut guna peningkatan kesejahteraan guru”, ujar Fitri Maria Ulfah menambahkan harapannya. (pur)