Semarang, derapguru.com-Setelah pelaksanaan Konkernas II yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar PGRI, di Jakarta, 16-18 April 2026, Pengurus PGRI Jawa Tengah segera menggelar Konferensi Kerja PGRI Provinsi Jawa Tengah tahun kedua masa bakti XXIII, di Balairung Universitas PGRI Semarang, 25-26 April 2026. Demikian diungkapkan Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah Drs Aris Munandar, MPd, saat ditanya derapguru.com terkait agenda PGRI Jateng, setelah Konkernas II PGRI. Dijelaskan sesuai AD/ART PGRI, agenda utama Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) PGRI Jawa Tengah tahun kedua masa bakti XXIII adalah menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja PGRI Jawa Tengah selama satu tahun dan menyusun serta menetapkan program kerja untuk satu tahun berikutnya. Selain itu Konkerprov PGRI juga untuk membahas isu-isu penting terkait persoalan guru dan Pendidikan sebagai upaya perjuangan organisasi untuk anggota.
Berikutnya, Ketua Pelaksana Konkerprov tahun kedua PGRI Jateng, Dr Hj Sri Suciati M Hum menambahkan, selain membahas tiga agenda pokok tersebut, melalui Konkerprov tahun kedua ini juga akan dilakukan pergantian pengurus antar waktu (PAW), untuk mengganti pengurus yang meninggal dunia pada masa bakti XXIII. PGRI Jateng juga akan memberikan apresiasi dan penghargaan bagi kabupaten/kota yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan keuangan organisasi. “Kita akan berikan apresiasi dan penghargaan kepada PGRI Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan organisasi, khususnya dalam tertib administrasi dan keuangan organisasi”, ujar Dr Sri Suciati menegaskan.
Konkerprov PGRI Jateng siap digelar di Balairung Universitas PGRI Semarang, tanggal 25-26 April 2026. Akomodasi, konsumsi dan penginapan peserta yang datang dari kabupaten/kota di Jateng, telah disiapkan oleh panitia. “Kami telah siap menyambut kehadiran peserta dan siap memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Konkerprov dengan sebaik-baiknya”, ujar Dr Sri Suciati yang juga Rektor Universitas PGRI Semarang menegaskan.
Di tempat terpisah, saat dihubungi derapguru.com, Ketua PGRI Kabupaten Karanganyar, Sri Wiyanto, SPd MM menyatakan telah menyiapkan beberapa masukan untuk disampaikan dalam Konkerprov PGRI Jateng. “Kami telah siapkan beberapa masukan yang merupakan aspirasi anggota untuk kami sampaikan dalam Konkerprov PGRI Jateng”, ujar Sri Wiyanto.
Beberapa masukan untuk diperjuangan oleh PGRI Jateng; Pertama, agar Guru/ tenaga kependidikan P3K dinaikan statusnya dari PPPK menjadi PNS tanpa syarat supaya kesejahteraanya sama dengan guru-guru PNS dan bisa menerima uang pensiun; Kedua, Guru/tenaga kependidikan PPPK Paruh waktu agar dinaikan statusnya menjadi PPPK murni atau sekalian menjadi PNS tanpa test; Ketiga, Karena kondisi di Kab Karanganyar setiap bulannya ada yang purna tugas sebanyak 30 sampai 40 guru dan tenaga kependidikan, maka pemerintah pusat atau pemerintah daerah agar bisa membuat PP, Perpres, atau perda untuk bisa menerima guru honorer guna memenuhi kekurangan Guru dari TK sampai SLTA; Keempat, Karena sudah 10 tahun terakhir belum ada kenaikan gaji untuk Guru/tenaga kependidikan maka pemerintah agar menaikkan gaji untuk Guru/tenaga kependidikan; Kelima, Dalan RUU Sisdiknas nanti tunjangan sertifikasi jangan sampai dihilangkan. “Karena untuk mendapatkan tunjangan ini perjuanganya PGRI cukup melelahkan, kami bisa merasakan karena kami pelaku perjuangan waktu itu tahun 2004/2005”, ujar Sri Wiyanto mengingatkan.
Sri Wiyanto selanjutnya juga mengungkapkan perjuangan PGRI Jateng yang sudah berhasil dilakukan, dan cukup menonjol adalah Pengangkatan guru – guru Honorer menjadi Guru PPPK.
Berikutnya, Ketua PGRI Cabang Belik, Kabupaten Pemalang, Taryono mengungkapkan persoalan guru di wilayahnya, diantaranya adalah guru P3K Paruh Waktu yang sudah 3-4 bulan bekerja namun belum bisa beli beras, karena belum mendapatkan honor. Dikatakan, Bendahara Sekolah dan Kepala Sekolah masih menunggu aturan dan komando, (walaupun sudah ada Permennya, dan ini dirasakan memberatkan pihak Sekolah), sedangkan Pemda/Pemerintah juga belum memberinya honor.
“Mereka punya keluarga, punya kebutuhan dan harus tetap mengajar, tetapi kenapa haknya tidak diberikan?”, ujar Taryono, dengan nada prihatin.
Taryono berharap Pengurus PGRI bisa hadir, membersamai mereka dan memperjuangkan sesuai tingkatkan dan kewenangannya untuk terpenuhinya hak-hak guru, agar proses pembelajaran berjalan optimal , tanpa kendala.
Menurut Taryono perjuangan PGRI untuk para guru P3K penuh, dan P3K Paruh Waktu ini sangat penting, begitu juga dengan Regulasi yang melindungi dan menempatkan guru sebagaimana mestinya, untuk mendapatkan TPP dari daerah, tidak adanya kriminalisasi, serta diberikannya hak Libur sekolah, dan lain-lain.
Aspirasi untuk Konkerprov PGRI Jateng juga diungkapkan oleh Ketua PGRI Kabupaten Cilacap, Darmono, MPd. Aspirasi dari PGRI Cilacap itu meliputi; Pertama, Kesejahteraan gaji ke-13 dan THR dan TPG 100 % pemerintah pusat sudah mengalokasikan, namun pemerintah daerah belum memberikan untuk guru. Kedua, guru dan Tendik PPPK paruh waktu agar diperjuangkan untuk diangkat menjadi PPPK penuh. Ketiga, Kekosongan guru dan tendik untuk segera diisi dengan pengangkatan CPNS atau PPPK. Keempat, Peta jabatan diupdate setiap tahun agar kenaikan jabatan guru mudah. Kelima, Tunjangan Kepala Sekolah dan Pengawas agar direalisasikan.
Selain menyampaikan aspirasi tersebut, Darmono juga mengapresiasi adanya Program PGRI Jateng yang telah terlaksana dengan baik, yakni Porsenijar, Penguatan Kapasitas Pengurus (PKP), berdirinya Biro Umroh Sagara, kegiatan FGD (Fokus Group Discussion) RUU Sisdiknas, Konprov XXIII dan Konkerprov I, kegiatan HUT PGRI dan HGN 2025, Rakor pengurus PGRI Kab/kota se Provinsi, Rapat Tahunan Danset, Rakor biro dan ketua bidang, serta bantuan untuk korban bencana alam. “Kami mengapresiasi atas terselenggaranya berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan PGRI Jawa Tengah dengan sangat baik,”, ujar Darmono menjelaskan. (pur)
