SEMARANG – Derapguru.com
Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum., menyoroti persoalan status kepegawaian guru, terutama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu yang berpeluang beralih menjadi penuh waktu. Ia meminta pemerintah memastikan kesiapan administrasi dan sistem kepegawaian agar perubahan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru bagi guru.
Hal itu disampaikan Muhdi dalam Rapat Koordinasi PGRI Provinsi Jawa Tengah bersama pengurus PGRI kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Gedung PGRI, Jalan Lontar No. 1, Semarang, Jumat (16/10/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah, Drs. H. Aris Munandar, M.Pd., dengan agenda utama persiapan HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional 2026 serta perkembangan organisasi.
Selanjutnya Dr Muhdi mengungkapkan bahwa persoalan administrasi kepegawaian masih menjadi kendala yang perlu diselesaikan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
“Tapi kan sistem belum beres semua,” ujarnya.
Ia menilai kesiapan sistem menjadi penting, terutama bagi guru yang menghadapi perubahan status kepegawaian. Menurutnya, persoalan tersebut harus mendapat perhatian agar tidak menghambat kepastian karier guru.
Selain persoalan kepegawaian, Muhdi meminta panitia memastikan kesiapan upacara HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional pada 25 November mendatang.
“Yang provinsi, karena kita ingin mendekatkan, 2.500 akan yang hadir,” katanya, merujuk pada rencana jumlah peserta upacara tingkat Jawa Tengah.
Pengaturan kehadiran akan dikoordinasikan dengan pengurus PGRI kabupaten/kota.
Muhdi juga mengusulkan pemberian penghargaan bagi guru yang mengabdi di sekolah-sekolah PGRI. Usulan tersebut melengkapi agenda peringatan HUT PGRI yang mencakup kegiatan ziarah, upacara, dan apresiasi guru. Sementara itu, Aris Munandar menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar rangkaian peringatan dapat dipersiapkan secara tertib dan terkoordinasi. (Sapt/Wis)
