Home > Populer > Ombudsman Pantau Potensi Praktik Jual Beli 2.787 Kursi Kosong di PPDB SMA Banten

Ombudsman Pantau Potensi Praktik Jual Beli 2.787 Kursi Kosong di PPDB SMA Banten

JAKARTA, derapguru.com — Ombudsman RI Perwakilan Banten sedang mengawasi potensi praktik jual-beli kursi kosong pasca pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA. Tercatat, terdapat 2.787 kursi kosong pada PPDB 2024 Tahap I SMA di Banten.

Hal tersebut disampaikan Kepala Ombusman RI Perwakilan Banten, Fadli Afriadi, sebagaimana dilansir laman Antara, Senin 8 Juli 2024.

“Ini juga yang menjadi fokus pengawasan kami ada kursi kosong yang diperjualbelikan, pemerintah juga tetap harus memberikan informasi bahwa beberapa sekolah SMA di Banten masih kosong,” kata Fadli Afriadi.

Fadli Afriadi menambahkan, secara keseluruhan, terdapat 2.787 kursi kosong dari hasil pengumuman PPDB SMA Tahap I di Banten. Rinciannya, jalur afirmasi 974 kursi kosong, jalur zonasi 382 kursi kosong, dan jalur perpindahan orang tua 1.431 kursi kosong.

Fadli mengatakan dari total 2.787 kursi kosong tersebut, apabila mengacu berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) dari Kementerian Pendidikan, seharusnya dialokasikan ke jalur prestasi.

“Kalau juknisnya itu dialokasikan untuk jalur prestasi yang diumumkan hari ini. Kita juga ingin melihat nanti hasilnya apakah dialokasi ke prestasi atau tidak,” tutur dia.

Dia menyebut dari hasil pengumuman jalur prestasi tetap akan menyisakan kursi kosong. Biasanya, bakal ada kursi kosong lagi setelah daftar ulang.

“Saat jalur prestasi diumumkan juga bisa jadi tidak penuh. Setelah daftar ulang juga bisa jadi jumlah kursi kosong akan meningkat,” ujar Fadli.

Fadli menekankan hal ini perlu menjadi perhatian bersama untuk memastikan sekolah yang sudah melebihi kapasitas dapat menerima sesuai dengan ketentuan. Selain itu, perlu memastikan semua anak usia sekolah di Banten dapat melanjutkan pendidikan. (ant/za)

You may also like
SMA Tanpa IPA, IPS, dan Bahasa, Kemendikbudristek: Siswa Leluasa Pilih Pelajaran
Guru-Honorer
PHK Guru Honorer, LBH: Ada Intimidasi-Kekeliruan Istilah ‘Cleansing’
Guru Honorer DKI Jakarta “Dihapus”, Begini Alasan Disdik
Ketua PGRI Jateng Minta Penuntasan Masalah PPPK dan Honorer Diprioritaskan

Leave a Reply