
Agenda: Pelaksanaan PPDB Zonasi Reporter: Tim Redaksi
JAKARTA, derapguru.com — Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai Satgas PPDB dinilai tidak efektif, terutama saat menangani modus pembuatan domisili calon peserta didik. Mestinya, Satgas yang dibentuk sejak tahun 2018 sudah memiliki pengalaman yang memadai dalam mengatasi sejumlah masalah seperti modus pembuatan domisili untuk mengakali sistem.
“Itu yang saya persoalkan di Kemendikbud, semestinya kalau Satgas PPDB jalan efektif ini semua bisa diantisipasi dan praktik ini bisa dicegah dari awal,” ujar Huda di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 12 Juli 2023.
Lebih lanjut Saiful Huda menuturkan, ada kesan bahwa Satgas PPDB bentukan Kemendikbudristek menyerahkan proses penerimaan siswa baru begitu saja kepada mekanisme di lapangan. Hal tersebut terindikasi dari banyaknya wilayah yang terkesan tak diawasi dan terus berjalannya modus pembuatan domisili untuk mengakali sistem.
“Saya merekomendasi Satgas PPDB mengambil peran cepat dan efektif. Maka saya minta Mas Menteri Nadiem sendiri yang memimpin Satgas PPDB,” tutur Huda.
Terkait dengan sistem PPDB Zonasi, Syaiful Huda memandang belum perlu dilakukannya perubahan dalam mekanisme PPDB. PPDB Zonasi masih cukup layak untuk dipertahankan dan dijalankan. Sebab yang perlu dievaluasi adalah pengawasan terhadap lubang atau kelemahan dalam mekanisme PPDB.
“Saya meyakini Kemendikbud harus merespon keresahan publik, karena fakta ada modus yang tidak baik. Saya kira Kemendikbud harus secepatnya ambil langkah on the spot di lapangan, ada masalah langsung kasih solusi, melalui kewenangan yang sudah dibentuk melalui Satgas PPDB,” ujar Huda.
Syaiful Huda berharap, kritik, masukan, dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi X DPR RI dapat ditangkap dan dijalankan pemerintah secara baik. Tentu saja hal ini disertai harapan agar hal-hal yang kurang pada pelaksaan tahun ini dapat segera ditangani serta tidak akan terjadi pada pelaksanaan tahun-tahun berikutnya. (za)