Home > D’PGRI > Dr Muhdi: Era Reformasi, Sedikit-Sedikit Selalu Dipermasalahke

Dr Muhdi: Era Reformasi, Sedikit-Sedikit Selalu Dipermasalahke

Agenda Rakor Biro Jateng
Reporter: Tim Redaksi

SEMARANG, derapguru.com – Semangat kebebasan pada era reformasi membuat cara pandang masyarakat terhadap setiap menjadi berbeda. Apa-apa yang sekiranya tidak cocok dengan pemikiran akan langsung direspon dengan perlawanan-perlawanan.

“Pada era reformasi, sedikit-sedikit selalu dipermasalahke. Sedikit-sedikit akan diperkarakan. Bahkan kadang sampai masuk ranah hukum,” tutur Ketua PGRI Jateng dalam kegiatan Rakor Biro, Bidang, dan Seksi Penegakan Kode Etik yang digelar secara virtual, Rabu 26 Juli 2023.

Dr Muhdi menambahkan, untuk mengatasi masalah-masalah hukum seperti ini sangat dibutuhkan komunikasi yang baik dan efektif antara pengurus PGRI dengan para pemangku kebijakan, mulai dari dinas pendidikan, aparat kepolisian, maupun aparat hukum pada masing-masing level organisasi.

“Komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan pada masing-masing level sangat diperlukan untuk menekan hal-hal negatif yang dapat merugikan guru. Karena bisa jadi, hubungan baik antara pengurus dengan pemangku kebijakan di wilayahnya akan sedikit banyak menolong bila terjadi masalah-masalah dengan para guru,” tutur Muhdi.

Karena hubungan yang baik dengan aparat pemangku kepentingan, lanjut Dr Muhdi, masalah yang sama hasilnya bisa sangat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. “Kadang-kadang di kabupaten lain, lho kok kena, padahal di tempat lain dapat diselesaikan. Sebisa mungkin semua diselesaikan dengan justice restoration,” tutur Dr Muhdi.

Dr Muhdi juga menguraikan, sejak pengurus PB PGRI membangun MoU dengan Kepolisan Republik Indonesia, berbagai macam kasus dapat ditekan dan terselesaikan secara baik. MoU-MoU seperti ini mestinya ditindaklanjuti oleh para pengurus PGRI dijenjang kabupaten maupun kecamatan dengan pihak-pihak yang sesuai dengan level kejenjangannya.

“Lumayan efektif menurunkan intensitas perbuatran guru yang diduga sebagai pelanggraan kode etik dan hukum. Mari kita banbgun kemitraan kita di masing-masing pengurus dengan Kapolsek maupun Kapolres. Sekalipun kita independen kita harus bermitra, di samping legislatif, dengan partai,” tutur Dr Muhdi

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua PGRI Jateng Dr Bunyamin MPd, Sekretaris Umum PGRI Jateng Drs Aris Munandar MPd, Wakil Sekretaris Umum PGRI Jateng Dr Saptono Nugrohadi MPd, Ketua Biro Penegakan Kode Etik PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr Maryanto MSi, dan segenap pengurus dan anggota PGRI Jateng. (za)

Leave a Reply