BREBES, derapguru.com — Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Brebes sempat menjadi soorotan. Tapi dengan upaya keras pemerintah Kabupaten Brebres, angka kemiskinan tersebut pada kinerja tahun 2022 menurun 1,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penjabat (Pj) Bupati Brebes, Urip Sihabudin mengatakan, angka kemiskinan Brebes turun cukup signifikan pada tahun 2022. Pada tahun 2021 angka kemiskinan mencapai kisaran 17 persen dari jumlah penduduk, tapi pada tahun 2022 mengalami penurunan signifikan menjadi 16,05 persen.
“Angka kemiskinan di Brebes turun sebesar 1,38 persen dibanding tahun 2021. Tahun lalu angka kemiskinan Brebes jadi 16,05 persen dari sebelumnya 17 persen lebih,” katanya.
Baca Pula: Guru Harus Kuasai Teknologi dan Informasi
Urip mengatakan, penurunan angka kemiskinan ini merupakan kerja keras dari Bupati dan Wakil Bupati Brebes sebelumnya, bersama para jajaran di pemkab Brebes. Untuk itu, pihaknya akan melanjutkan program yang sudah berjalan dan semakin ditingkatkan.
“Dari data kami, saat ini ada sekitar 290.000 (orang) yang masuk kategori miskin. Dari data itu kita verifikasi ulang dan menemukan ada 28.395 (orang) yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Itu yang akan kami genjot untuk sasarannya,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo meminta pengelolaan atau program untuk penurunan angka kemiskinan terus dilakukan. Program yang sudah terbukti baik agar dilanjutkan dan dilakukan percepatan.
“Bu Idza dengan Pak Narjo kemarin konsepnya sudah bagus. Sekarang tinggal kita lakukan percepatan. Maka saya mintakan, udah deh lima kecamatan yang ekstrem itu kita dampingi. Apakah nanti camat, apakah nanti kepala dinas secara khusus,” katanya.
Baca Pula: Sempat Tarik Usulan 537 Formasi, Kini Brebes Ajukan 1285 Formasi ASN PPPK Tahun 2022
Lima kecamatan yang dimaksud Ganjar adalah Kecamatan Losari, Ketanggungan, Larangan, Bulakamba, dan Bantarkawung. Di lima kecamatan itu, angka kemiskinan ekstrem masih cukup tinggi.
Namun, katanya, untuk penanganan lebih lanjut harus dengan data yang valid. Maka verifikasi dan validasi data mutlak dilakukan, agar bisa diketahui mana yang masuk kategori ekstrem dan tidak ekstrem.
“Maka dengan cara klasifikasi itu harapan kita, akan ketahuan ini desil satu duanya yang mana, desil tiga empatnya yang mana. maka treatment-nya akan berbeda-beda, maka itu bisa lebih cepat. Kalau perlu contoh Boyolali yang bagus verifikasi dan validasi datanya,” imbuhnya.
Ganjar yakin, upaya penurunan angka kemiskinan di Brebes akan semakin mudah dengan kepemimpinan Pj Bupati saat ini. Sebab, selain tak ada kepentingan politik, pemerintah provinsi bisa melakukan intervensi.
“Karena Pak Urip ini Pj dari provinsi kan sudah kita tanya nggak ada kepentingan politiknya, sehingga lebih pada pekerjaan-pekerjaan teknokratis yang tidak akan terganggu dengan urusan-urusan kepentingan politik, karena beliau birokrat, karir memang. Dan nanti kita bantu,” jelas dia. (hms/za)