NAN Murniati
Setiap tanggal 2 Mei, bangsa ini berdiri di podium yang sama untuk merayakan kemajuan capaian pendidikan. Namun, di tahun 2026, harusnya tidak sekadar upacara seremonial, kita harus merefleksikan apakah kemajuan itu sudah turun dari podium dan menyentuh bangku-bangku kelas?
DATA saat ini menunjukkan literasi kita meningkat, tapi di balik itu, ruang kelas masih menyimpan ‘anomali rasa’ antara kebahagiaan dan kecemasan. Kita berada di sebuah era di mana data seringkali menjadi “bedak” yang menutupi luka nyata di lapangan. Jika kita hanya melihat permukaan, pendidikan kita tampak sedang melesat.
Capaian literasi dan numerasi nasional kini bertengger di zona hijau, merepresentasikan pertumbuhan kompetensi yang signifikan dalam data statistik pendidikan kita. Namun, di balik angka-angka yang memanjakan mata para birokrat tersebut, tersimpan paradoks yang menyakitkan: ruang kelas kita sedang mengalami krisis kemanusiaan.
Narasi data menunjukkan bahwa meskipun kemampuan kognitif siswa meningkat, indeks karakter dan kesejahteraan psikologis justru merosot. Di tengah upaya kita merayakan kemajuan, anomali berupa maraknya perundungan dan kekerasan seksual di sekolah justru semakin nyata. Fenomena ini adalah sinyal merah yang memperingatkan kita bahwa ada luka yang terus membesar di dalam jantung Pendidikan. Kita seolah sedang membangun pabrik pintar yang menghasilkan produk dengan kecerdasan tinggi, namun memiliki cacat fungsi pada sistem empati dan integritasnya.
Kondisi ini diperparah oleh fenomena ‘Guru Operator’ yang mendominasi keseharian di sekolah. Peran luhur ‘mendidik’ kian terpinggirkan karena waktu guru habis dikonsumsi oleh tumpukan laporan digital dan birokrasi anggaran, sehingga interaksi emosional dengan siswa hanya menjadi sisa-sisa waktu di sela kesibukan layer. Kita harus berani jujur bahwa pendidikan hari ini sedang terjebak dalam jebakan formalitas. Sekolah yang seharusnya menjadi “Taman” sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, kini lebih menyerupai laboratorium birokrasi. Guru ditekan oleh tuntutan performa digital, sementara siswa dipaksa berkompetisi dengan algoritma Kecerdasan Buatan (AI) tanpa dibekali fondasi etika yang kuat. Jika kita tidak melakukan intervensi radikal sekarang, Hardiknas hanya akan menjadi peringatan tentang bagaimana kita kehilangan makna “memanusiakan manusia” demi sebuah status di dashboard kementerian.
Solusi dari kebuntuan ini tidak bisa lagi hanya bersifat tambal sulam. Kita memerlukan reorientasi total yang menempatkan “Keamanan dan Kesejahteraan” sebagai indikator utama keberhasilan pendidikan, jauh di atas skor tes standar. Perubahan harus dimulai dari transformasi kepemimpinan di tingkat sekolah. Kepala sekolah harus dibebaskan dari peran sebagai “manajer proyek” yang sibuk dengan serapan anggaran ARKAS, dan dikembalikan fungsinya menjadi pemimpin instruksional. Mereka harus kembali ke kelas, mendampingi guru, dan memastikan bahwa setiap jengkal koridor sekolah adalah ruang aman bagi setiap anak, tanpa terkecuali.
Rencana aksi yang mendesak untuk dijalankan dalam satu tahun ke depan dimulai dengan audit total beban kerja guru. Kita harus menghapus setidaknya separuh dari pelaporan manual yang bersifat duplikatif dan menggantinya dengan sistem integrasi data otomatis. Dengan begitu, guru memiliki waktu untuk kembali melakukan dialog pedagogis yang bermakna. Secara paralel, kurikulum harus bergeser dari sekadar penguasaan konten menuju penguatan resiliensi emosional dan etika digital. Di era AI, nalar kritis dan integritas moral adalah mata uang yang paling berharga. Kita harus mengajarkan siswa bukan tentang cara menghindari teknologi, melainkan cara mengendalikan teknologi dengan nurani yang tetap utuh.
Langkah konkret selanjutnya adalah melakukan redesain terhadap Rapor Pendidikan Nasional. Indikator keberhasilan sebuah sekolah harus diubah secara radikal dengan memberikan bobot 40% pada variabel iklim keamanan dan kesehatan mental siswa. Sekolah yang memiliki skor numerasi tinggi namun membiarkan perundungan tumbuh subur tidak boleh lagi mendapat predikat “Hijau”. Kita harus menciptakan sistem peringatan dini yang anonim dan responsif di setiap satuan pendidikan, sehingga setiap potensi kekerasan dapat dipadamkan sebelum menjadi luka permanen.
Menuju 2027, kita harus memastikan bahwa sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat bukan lagi sekadar formalitas komite sekolah. Harus ada “Satuan tugas Keamanan Mandiri” di setiap sekolah yang tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi aktif dalam membangun budaya perlindungan anak yang berkelanjutan. Pendidikan adalah tanggung jawab kolektif untuk menanam benih karakter, bukan sekadar tugas pemerintah untuk mengumpulkan data statistik.
Sebagai penutup, merdeka belajar yang sesungguhnya adalah ketika seorang siswa merasa aman untuk bertanya tanpa takut dirundung, dan seorang guru merasa berdaya untuk mendidik tanpa dihantui beban aplikasi. Hardiknas 2026 harus menjadi momentum untuk menghentikan obsesi kita pada angka-angka kosong. Mari kita ubah narasi “Rapor Hijau di Atas Kertas” menjadi “Cahaya Nyata di Dalam Kelas”. Kemajuan sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa canggih sistem administrasinya, melainkan dari seberapa berani ia melindungi martabat setiap anak manusia di dalam ruang-ruang belajarnya. Selamat Hari Pendidikan Nasional—saatnya kita pulang kembali ke hati nurani.
———————————-
NAN Murniati
Penulis adalah dosen
Manajemen Pendidikan S2 UPGRIS bidang Keahlian Perencanaan dan Pengembangan SDM Pendidikan
