SEMARANG, derapguru.com — Wakil Rektor III Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Dr Heri Prabowo MM, merasa khawatir dengan kondisi mahasiswa program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah menempuh kuliah (on going). Pasalnya, dengan adanya polemik desil, terbuka kemungkinan mereka yang telah mendapatkan beasiswa KIP dicabut haknya karena perubahan desil.
Potensi masalah yang timbul dari perubahan desil ini disampaikan Heri Prabowo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Anggota Komite III DPD RI, Dr H Muhdi SH MHum, di Gedung DPD RI Provinsi Jawa Tengah Jalan Imam Bonjol Semarang, Kamis 15 Oktober 2026.
“Kami ketar-ketir dengan mahasiswa KIP on going (sedang menempuh kuliah). Jangan-jangan beasiswa yang mereka dapatkan juga akan diberhentikan karena desilnya berubah,” ungkap Heri Prabowo didampingi Kepala UPT Kemahasiswaan dan Alumni UPGRIS, Dr Maria Ulfah MPd.
Heri Prabowo menyampaikan, sejauh ini memang belum ada mahasiswa KIP on going mengalami penghentian beasiswa karena desil berubah. Tapi potensi seperti ini perlu diwaspadai agar tidak terjadi karena akan menjadi masalah yang lebih rumit bagi penerima maupun kampusnya.
Dia menambahkan–masih terkait dengan masalah desil–dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tahun ini, masalah desil sempat membuat kelabakan ketika ada data penerima KIP (sudah dinyatakan lolos seleksi) terpental dan tidak bisa dimasukkan sebagai penerima KIP.
“Sudah kami survei dan terima sebagai calon mahasiswa penerima KIP. Sudah pula divalidasi LLDikti. Tapi ketika akan kami input, ada beberapa nama calon mahasiswa terpental. Usut punya usut, ternyata desil mereka mengalami perubahan setelah adanya sensus ekonomi. Semula desil 2, lalu berubah menjadi desil 6–10 di tengah proses seleksi KIP,” ungkap Heri Prabowo.
Hal senada diungkapkan Wakil Rektor IV Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Prof Dr Retno Mawarini S SH MHum. Pihaknya juga mengalami hal yang sama karena beberapa nama yang telah diseleksi, disurvei, dan dinyatakan layak sebagai penerima KIP ternyata juga mental saat diinput.
“Saking hati-hatinya, agar KIP tidak salah sasaran, kami mengundang orang tua untuk kami wawancarai secara langsung. Tapi ketika data-datanya kami input, ternyata sistemnya menolak karena calon mahasiswa tersebut perubahan desil, dari semula layak menerima KIP, menjadi tidak layak menerima KIP,” ungkap Prof Retno.
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora (FIPH) Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Prof Dr Dodi Mulyadi MPd, juga menyampaikan masalah yang sama. Dari 1100 orang yang mendaftar sebagai mahasiswa KIP, yang diterima sebanyak 84 orang, tapi saat diinput 16 orang tertolak sistem.
“KIP reguler (non-aspirasi) yang kami terima 84 orang, tapi ketika diinput, 16 orang tertolak sistem. Setelah kami cermati,mereka tertolak karena awalnya (saat mendaftar) ada di desil 2-4, lalu setelah sensus ekonomi, desilnya tiba-tiba naik menjadi desil 5,” ungkap Prof Dodi.
Prof Dodi menambahkan, karena banyak masyarakat miskin terjebak di desil 5, dirinya mengusulkan agar mereka yang ada di desil 5 bisa diberi kesempatan untuk ikut seleksi apakah masih layak menerima KIP ataukah memang tidak layak untuk menerimanya.
Muhdi sebagai tuan rumah sekaligus pemantik kegiatan diskusi, menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran dan masukan-masukan yang diberikan. Berbagai masukan–termasuk masalah desil– nantinya akan dijadikan bahan untuk rapat bersama dan evaluasi dengan kementerian-kementerian terkait. (za)
