Home > BERITA > PTKIN Diminta Buat ‘Blue Print’ Kebijakan, Kemenag: Jangan ‘Copy Paste’!

PTKIN Diminta Buat ‘Blue Print’ Kebijakan, Kemenag: Jangan ‘Copy Paste’!

JAKARTA, derapguru.com — Kemenag minta setiap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) memiliki blue print kebijakan. Perintah pembuatan blue print tersebut dilanjutkan dengan larangan untuk copy paste dari tahun ke tahun.

Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kemenag, Ahmad Zainul Hamdi, mengatakan hal tersebut menyikapi banyak kampus yang cenderung copy paste saat menyusun blue print perguruan tingginya.

“Tolong jangan lagi melakukan perencanaan yang itu copy paste, jangan! Jangan! Saya tahu bahwa kawan-kawan Kabiro itu biasa dan perencanaan ambil alih yang semestinya tidak seperti itu,” tegasnya dalam laman Kemenag yang diakses derapguru.com, Sabtu 29 Juni 2024.

Menurut Hamdi, blue print sangat penting sebagai tanda PTKIN berinovasi dalam perencanaan kebijakannya. Di luar itu Hamdi menegaskan bahwa penting bagi seorang pimpinan memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan kebijakan untuk satu tahun ke depan. Kebijakan itu kemudian diperinci menjadi program dan aktivitas oleh para wakil rektor, dekan, hingga ke unit-unit lain.

“Jadi Pimpinan ini membuat blue print kebijakan apa yang dilakukan ke depannya. Karena Kabiro tidak memiliki arah kebijakan, karena Kabiro dan seluruh tendiknya adalah supporting system yang diputuskan pimpinan,” jelasnya.

Jika hal itu masih terjadi, copy paste program dari tahun ke tahun, dirinya memastikan PTKIN akan mandek. “Kalau tidak PTKIN kita mandek tidak ada progres apapun, sehingga saya tegaskan lagi pimpinan harus membuat kebijakan, arah ke depan seperti apa setidaknya ada renstra menjadi acuan,” paparnya.

Ia menuturkan, visi misi dari Rektor terpilih tidak boleh melenceng dari renstra sekalipun memiliki distingsi nya dalam setiap masa periode.

“Rektor terpilih harus menargetkan di akhir periodenya, dia itu akan menghasilkan apa yang itu dibreak down menjadi kerja tahunan sehingga diakhir tahun milestone-nya apa, dan ini di-break down menjadi rencana program. Rencana program itulah kemudain dikawal secara teknis pembiyayaan pelakaksanaan teknisnya oleh Kabiro dan Tendiknya,” pungkasnya. (za)

You may also like
SMA Tanpa IPA, IPS, dan Bahasa, Kemendikbudristek: Siswa Leluasa Pilih Pelajaran
Guru-Honorer
PHK Guru Honorer, LBH: Ada Intimidasi-Kekeliruan Istilah ‘Cleansing’
Guru Honorer DKI Jakarta “Dihapus”, Begini Alasan Disdik
Ketua PGRI Jateng Minta Penuntasan Masalah PPPK dan Honorer Diprioritaskan

Leave a Reply