Derapguru.com – Magelang.
Pengurus PGRI Kabupaten dan Kota Magelang menyoroti persoalan kekurangan guru, status guru honorer, hingga pengisian jabatan kepala sekolah dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Pengurus PGRI (PKPP) di Hotel Atria Kota Magelang, Minggu, 10 Mei 2026.
Ketua PGRI Kota Magelang, Nurwiyono SN, M.Pd., mengatakan penguatan kapasitas pengurus diperlukan agar organisasi mampu memberikan pelayanan dan pendampingan yang lebih kuat kepada guru serta tenaga kependidikan di daerah.
Menurutnya, pengurus PGRI harus memahami berbagai kebijakan pendidikan sekaligus mampu menyampaikan aspirasi guru kepada pemerintah.
“Kita ingin pengurus sampai tingkat cabang memiliki pemahaman yang sama terkait kebijakan pendidikan dan persoalan guru di lapangan,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Ia menjelaskan persoalan kekurangan guru masih terjadi di sejumlah sekolah. Kondisi itu menyebabkan banyak guru harus mengajar lebih dari 30 jam per minggu.
Selain itu, sekolah juga menghadapi kendala regenerasi kepala sekolah akibat terbatasnya calon yang memenuhi syarat.
Nurwiyono juga menyinggung persoalan guru honorer dan guru PPPK paruh waktu yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan administratif maupun kesejahteraan. Di lapangan, kata dia, masih terdapat guru 0honorer yang digaji melalui dana BOS, namun terkendala aturan ketika memiliki sertifikasi pendidik.
“Masalah guru di lapangan masih sangat kompleks, mulai kekurangan guru, perlindungan profesi, sampai kesejahteraan tenaga honorer. Karena itu pengurus PGRI harus hadir memberi pendampingan,” katanya.
Kegiatan tersebut diikuti pengurus PGRI kabupaten, kota, cabang, dan cabang khusus di wilayah Magelang. Sejumlah pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah hadir memberikan materi tentang pengelolaan organisasi, advokasi pendidikan, perlindungan profesi guru, sertpenguatan peran PGRI sebagai organisasi profesi dan perjuangan guru (Sapt/Wis )
