
JAKARTA, derapguru.com — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro akhirnya buka suara perihal tunjangan kinerja (tukin) dosen 2025 yang dikabarkan tidak jadi cair.
Satryo menjelaskan pihaknya sudah mengajukan tambahan anggaran Rp 2,6 triliun ke Kementerian Keuangan untuk pembayaran tukin dosen. Hanya saja pencairannya menunggu persetujuan dari Kemenkeu dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
“Insyaallah kalau Kemenkeu sudah setuju, Banggar DPR juga setuju, ya,” ucapnya.
Satryo mengatakan saat ini pihaknya sedang menutup perbedaan (closing the gap) pendapatan antara dosen ASN yang tidak mendapat tukin dengan yang mendapatkannya. Diharapkan, langkah ini mendukung pendapatan dosen ASN tidak lagi di bawah pendapatan tenaga kependidikan (tendik) administratif di perguruan tingginya.
Satryo mengatakan anggaran Rp 2,6 triliun mengacu pada data sementara dosen dan rapelan tukinnya yang belum dibayarkan.
Dia juga menyampaikan pihaknya akan merevisi aturan terkait tukin dosen di lingkungan Kemendiktisaintek untuk mendukung pemenuhan tunjangan ini bagi dosen yang semestinya sudah mendapatkan tukin tetapi namanya tidak tercatat karena belum memiliki sertifikasi dosen (serdos).
Satryo mengatakan pihak Kemenkeu akan membantu upaya Kemendiktisaintek dengan menerbitkan peraturan terkait. Setelah itu, anggaran dapat dipergunakan untuk membayar tukin dosen.
“Paling tidak kita (Kemendiktisaintek) akan lihat dulu yang memang, dalam tanda petik, ‘jadi korban’ itu berapa, ya kan? (‘Korban’) Karena kalau belum serdos itu kan bukan salah dia, orang belum sempat diuji,” katanya.
“Tapi pendapatannya kan rendah, ini yang kita mau coba samakanlah ini. Ini nanti yang kita coba bantu. Kita bayarkan selisih dari tukin itu, dengan jabatan fungsional itu. Selisih seperti apa, kita bayarkan,” jelas Satryo. (dtk/za)