-

JAKARTA, derapguru.com – Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, mengkritik Mendibudristek selalu mengatakan ada kendala saat merealisasikan pengangkatan 1 juta PPPK. Hal tersebut selalu diungkapkan dalam banyak forum, tapi tidak pernah ada gambaran jelas antara rencana, realisasi, progres, dan hambatan yang semestinya bisa dijelaskan ketika pemerintah memiliki peta jalan pendidikan.

“Sebenarnya, Komisi X sudah rapat lebih dari 22 kali tentang berbagai permasalahan di dunia pendidikan, baik dengan perwakilan guru, pemda, maupun dengan pemerintah pusat. Harusnya sekarang bukan lagi membahas teknis. Namun perlu sebuah kepastian,” kata Ferdiansyah, Minggu 6 November 2022.

Ferdi berulang kali meminta, Mendikbudristek untuk membuat peta jalan pendidikan. Peta jalan inilah yang nantinya bisa menjadi alat ukur utuk evaluasi bersama terkait dengan kendala-kendala yang muncul. Peta jalan pendidikan ini sempat muncul sebagai draf dengan tajuk “Peta Jalan Pendidikan Tahun 2022-2035”, yang sampai sekarang belum pernah terselesaikan.

Lebih lanjut Ferdy menuturkan, dengan adanya peta jalan pendidikan, tidak hanya perkata 1 juta PPPK bisa terlihat benang kusutnya. Dengan peta jalan tersebut, pemerintah juga dapat dengan mudah melihat dan menghitung resiko ketika 1 juta guru PPPK terhadap kondisi guru atau sekolah.

“Jika dihitung cepat, dari 3,1 juta guru yang disampaikan oleh Kemendikbudristek, ada 1 juta yang sudah lulus PPPK, termasuk guru dari swasta. Itu berarti, ada sepertiga guru di Indonesia yang mengalami migrasi atau perpindahan, termasuk guru swasta ke guru negeri,” tutur Ferdy.

Migrasi guru, lanjut Ferdy, juga perlu dipertimbangkan. Guru migrasi ke sekolah penempatan akan berkaitan dengan pindah lokasi tinggal. Sekolah ditinggal migrasi guru juga berkaitan dengan bagaimana pengaruhnya terhadap sekolah yang ditinggalkan. Perkara ini terlihat sederhana, tapi bila yang migrasi itu 1 juta guru, maka akan ada 1 juta sekolah terdampak bila tidak cerdas menentukan kebijakan.

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mendorong pemerintah pusat dan lembaga untuk menunjukkan kekompakan dalam semua proses seleksi satu juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Jika hal itu tidak dilakukan, maka akan muncul keraguan dari pemerintah daerah (pemda) terhadap proses rekrutmen tersebut.

“Kita dorong melalui teman-teman Kemendikbudristek ada kekompakan antarkementerian dan lembaga. Kalau nggak, pemda masih meyakini ini masih hanya sepihak keinginan Kemendikbudristek,” jelas Huda dalam rapat dengar pendapat dengan Kemendikbudirstek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 3 November 2022.

Huda menilai penting bagi pengambil kebijakan di level pusat, baik itu Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemenpan-RB, Kemenkeu, hingga BKN, untuk seirama dalam menentukan kebijakan perekerutan satu juta guru honorer menjadi PPPK. Menurut dia, ketidaksinkronan akan dapat dijadikan celah sehingga pemda merasa tidak yakin atas kebijakan tersebut.

“Itu yang lalu menjadi celah yang akhirnya pemda tidak yakin bahwa ini bisa menjadi semacam kebijakan yang disepakati oleh semua stakeholder di level pusat. Karena itu kita sama-sama dorong pemda juga, ayuk kita pastikan bahwa kita sedang berusaha, semua stakeholder tingkat pusat, pemerintah pusat sedang kita dorong untuk mencari jalan terbaiknya,” jelas dia. (za)