SEMARANG, derapguru.com – Ketua Komisi X DPR RI, Saiful Huda, meminta pemerintah kembali pada niat awal menggunakan skema Seleksi ASN PPPK Guru Tahun 2022 untuk mengatasi masalah guru honorer. Fokus inilah yang dihimbau untuk dipikirkan pemerintah saat ini. Perkara lainnya dipikirkan selanjutnya setelah masalah ini selesai.
“Tujuan awalnya penyelesaian guru honborer, dalam prosesnya terjadi beberapa perubahan skema seperti merekrut fresh graduate, guru honorer sekolah swasta, juga terkait penilaian yang dirasa menjadi tumpang tindih,” tutur Huda.
Huda kembali menegaskan, pemerintah harusnya mengurusi penyelesaian masalah guru honorer dalam rekrutmen ASN PPPK. Yaitu, mendorong afirmasi guru-guru honorer yang telah mengabdi lama untuk masuk dalam seleksi dan menjadi ASN PPPK. Banyak guru honorer ini yang sudah mendekati masa pensiun.
“Tadi saya bilang udah stop dulu aja skema yang lain. Tuntaskan dulu P1, P2, P3 ini. (Setelah) tuntas baru ngomongin skema yang lain lagi,” tegas Huda seusai Komisi X menggelar rapat kerja dengan Kemendikbudristek.
Huda menjelaskan bahwa dengan situasi yang terjadi saat ini, target rekrutmen satu juta guru yang direncanakan selesai dalam satu tahun tidak akan terpenuhi. Sebab, jumlah rekrutmen yang ada saat ini masih banyak yang belum bisa terserap. Padahal pengangkatan akan dilaksanakan pada tahun 2023.
“Artinya, selama tiga tahun ini kita baru akan merekrut sekitar kurang lebih 500.000 dari target satu juta. Waktu itu target satu juta akan capai dalam medium satu tahun, di 2021. Jadi sekali lagi ini banyak PR (pekerjaan rumah, red), kita ingin ini dituntaskan,” imbuh Huda.
Huda menambahkan, pemerintah sendiri sedang bingung, Kemendikbud menggebu-nggebu, Kemenkeu tidak mengalokasikan anggaran khusus, Kemendagri merasa ini membebani pemerintah daerah. “Akhirnya surat edarannya Kemendikbud, Kemenkeu, dan BKN berbeda-beda bunyinya,” tandas Huda. (za)
