SOSIALISASI DASPEN KENDAL
Agenda: Sosialisasi Perjuangan Organisasi dan Daspen PGRI Jateng Reporter: Tim Redaksi
SEMARANG, derapguru.com – Saat ini dalam dunia pendidikan sedang tumbuh fenomena, masyarakat lebih memilih sekolah swasta yang mahal daripada sekolah negeri yang murah untuk menyekolahkan anaknya. Bahkan, di level pendidikan dasar, banyak sekolah negeri tumbang atau kekurangan muris sedangkan sekolah swasta kebanyakan murid.
Fenomena unik tersebut menurut Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr Muhdi, merupakan fenomena wajar sebagai dampak meningkatnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya kualitas pendidikan anak. Para orang tua rela membayar lebih hanya untuk mendapatkan sekolah anak yang berkualita.
“Sekolah baik itu yo larang. Mana ada sekolah baik yang murah,” tandas Dr Muhdi di sela kegiatan Sosialisasi Perjuangan Organisasi dan Daspen PGRI Jawa Tengah Tahun 2023 yang digelar di Kendal, Jumat 23 Juni 2023.
Dr Muhdi memang tidak menampik makin meningginya animo masyarakat terhadap sekolah swasata. Kendati demikian, Dr Muhdi tetap kurang sepakat apabila dikatakan sekolah negeri mulai tidak diminati oleh masyarakat. “Jadi, bukan sekolah negeri tidak diminati, tapi lebih karena mereka memang mencari sekolah yang mampu memberikan nilai lebih,” tutur Dr Muhdi.
Sekolah yang memiliki nilai lebih, lanjut Dr Muhdi, rerata memang sekolah swasta. Sekolah swasta dapat memberikan nilai lebih karena biayanya memang mahal dan masih dapat dana BOS pula. Sebaliknya, sekolah negeri malah dilabeli gratis dan rerata hanya mengandalkan dana BOS saja.
“Bagaimana sekolah negeri mau bersaing dengan sekolah swasta? Sumber pendanaan mereka hanya dana BOS. Dana BOS itu kan dana operasional, dana minimal supaya sekolah bisa beroperasi. Siapa yang akan membiayai ‘nilai lebih’ bila sekolah negeri dituntut berkualitas?“ tandas Dr Muhdi.
Lebih lanjut Dr Muhdi menuturkan, bila pemerintah memang menginginkan sekolah negeri berkembang, semestinya pemerintah memberikan dana lebih di luar dana BOS. Tapi bila pemerintah mampunya hanya memberikan dana minimal untuk operasional, mestinya mereka perlu membuatkan regulasi yang memungkinkan aliran-aliran dana dari masyarakat masuk ke dalam sekolah.
“Jangan hanya dilabeli ‘sekolah gratis’ tapi hanya diberikan dana BOS, dituntut berkualitas pula,” tutur Dr Muhdi disambut tawa para audiens.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua PGRI Jateng H Sakbani MH, Wakil Sekretaris PGRI Jateng Wahadi MPd, Ketua PGRI Kendal Supoyo SPd MSi beserta jajaran pengurusnya, seluruh Ketua PGRI Cabang se-Kabupaten Kendal, Ketua K3S se-Kabupaten Kendal, pengurus MKKS Kabupaten Kendal, Pengurus IGTKI Kabupaten Kendal, Pengurus IPPK Kabupaten Kendal, Koordinator PAUD/KB Kabupaten Kendal, dan Pengurus IGTKI Kecamatan se-Kabupaten Kendal. (za)
