Agenda: PGTK Kabupaten Semarang Reporter: Tim Redaksi
UNGARAN, derapguru.com—Ketua PGRI Jateng, Dr H Muhdi SH MHum, mengatakan kebijakan yang baik tidak hanya ada dalam tulisan. Tapi kebijakan yang baik ada pada proses eksekusinya.
Hal tersebut disampaikan Dr Muhdi saat menghadiri undangan Perhimpunan Guru dan Tenaga Kependidikan (PGTK) Kabupaten Semarang di Bukit Alam Bandungan Kabupaten Semarang, Senin 2 Oktober 2023.
“Saya telah belajar banyak soal kebijakan. Kebijakan yang baik tidak hanya ada dalam tulisan. Kebijakan yang baik ada dalam proses eksekusinya. Kuncinya pada orang yang menjaga (kebijakan),” tutur Dr Muhdi.
Dr Muhdi menambahkan, orang-orang yang “menjaga” kebijakan ini adalah orang yang memutuskan sebuah regulasi. Oleh karena itu, bila kita salah dalam memilih orang yang ‘menjaga’, kita akan menanggung akibatnya selama 5 tahun ke depan.
“Bila kita salah memilih pengambil kebijakan, kita akan menangung akibatnya selama 5 tahun kedepan. Karena merekalah yang punya kewenangan. Maka pastikan orang-orang kita harus berada dalam wilayah pengambil kebijakan itu,” tutur Dr Muhdi
Lebih lanjut Dr Muhdi menuturkan, selama ini perjuangan PGRI Jateng sering terbentur pada tidak adanya wakil organisasi dalam wilayah pengambil kebijakan. Banyak pihak meminta PGRI untuk membantu, tapi PGRI sendiri hanyalah sebuah organisasi, bukan pihak yang bisa mengeksekusi.
“Perjuangan PGRI tidak pernah berhenti. Tapi karena PGRI hanya sebuah organisasi. PGRI bukan eksekutor. Coba kalau presiden dan dewannya dari PGRI, semua akan beres,” tutur Dr Muhdi.
Terkait dengan keluhan dari PGTK Kabupaten Semarang, Dr Muhdi memastikan apa yang mereka keluhkan akan menjadi masuk dalam perhatiannya. Semoga saja dengan dukungan keluarga besar PGTK dirinya dapat menuju senayan guna memperjuangkan nasib para guru dan tenaga kependidikan. (za/wis)
