Agenda: PPDB Zonasi 2023 Reporter: Tim Redaksi
JAKARTA, derapguru.com — Komisi X DPR RI meminta Kemendikbudristek memberikan solusi lebih konkret pada penangangan permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2017, PPDB membawa masalah yang berulang tanpa adanya penyelesaian.
“Ini agar ada solusi lebih jelas tentang ini. Kami sangat resah di dapil melihat demo-demo yang terjadi,” kata anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dan Kemendikbudristek dikutip dari YouTube Komisi X DPR RI, Kamis, 13 Juli 2023.
Politikus PKB itu menyebut masalah PPDB baik jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi terus berulang. Hal ini tidak selesai meski berganti meneteri.
Anggota Komisi X DPR RI lainnya, Bisri Romly, juga meminta ada solusi terkait permasalahan di PPDB, khususnya jalur zonasi. Dia mengatakan dinas pendidikan di daerah mestinya mempunyai peta terkait jumlah siswa yang akan lulus dan masuk sekolah ke tingkat berikutnya.
“Sekolah ini akan menampung sekian maka andaikan tidak tertampung wajib menerima lebih banyak,” ujar politikus PKB itu.
Sementara itu, politikus Golkar Muhammad Nur Purnamasidi menyebut setiap tahun permasalahan PPDB, khususnya zonasi selalu sama. Modus yang ditemukan juga hampir sama.
Orang tua kerap ingin memasukkan anak mereka di sekolah-sekolah favorit. Makanya, kata anggota Komisi X DPR RI itu, mestinya ada pemerataan kualitas sekolah dari zonasi yang ada.
Belum lagi, ada perguruan tinggi negeri yang memang ingin menerima siswa hanya dari sekolah-sekolah tertentu. Hal ini membuat orang tua makin ingin memasukkan anaknya di sekolah negeri favorit.
“Saya yakin orang enggak akan memaksa pindah zonasi kalau kualitasnya merata. Dia pasti akan di zonasinya. Ini yang menurut saya yang pelu di-clear lagi. Apakah kita lanjutkan zonasi apakah kemudian ubah presentasenya, zonasi dikurangi tambah prestasi, apakah akademik nonakademik bagaimana? Biar gak berulang terus,” ucap dia. (za)
