Home > BERITA > Asosiasi Pemerintah Kota: Janjikan PPPK yang Lulus Passing Grade Selesai Pada 2023

Asosiasi Pemerintah Kota: Janjikan PPPK yang Lulus Passing Grade Selesai Pada 2023

BIMA ARYA

BOGOR, derapguru.com — Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya Sugiarto, menjanjikan guru honorer yang sudah lulus dalam perekrutan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diangkat pada Maret 2023.

“Untuk PPPK yang dinyatakan lulus passing grade sudah diumumkan pelaksanaan rekruitmennya oleh BKPSDM. Ada sekitar 581 orang dan proses-nya sampai bulan Maret 2023,” kata Bima Arya, Senin 13 Desember 2022.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, sebanyak 320 ribu guru honorer akan diangkat menjadi Pegawai PPPK tahun ini. Jumlahnya meningkat dibanding tahun lalu yang berkisar 300 ribu guru honorer.

Menurut Nadiem, pengangkatan guru honorer menjadi PPPK adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Nadiem mengakui, hingga saat ini masih banyak tantangan pengangkatan guru honorer, termasuk soal formasi. Dia bilang, banyak guru yang sudah lulus passing grade, namun tidak mendapat formasi karena terbatas.

Untuk mengatasi hal itu, pihaknya sudah mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengangkat para guru yang sudah lolos seleksi tersebut. “Kami dorong Pemda untuk mengangkat guru yang sudah lolos seleksi untuk memenuhi kebutuhan formasi guru di daerah,” ujar Nadiem.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan rencana kebijakan untuk guru PPPK tahun depan. Persiapan ini merupakan kolaborasi antar kementerian, meliputi Kemendikbudristek, Kemenpan RB, dan Kemenkeu dengan persetujuan Presiden Joko Widodo.

Kebijakan yang dimaksud adalah, pemerintah pusat akan melengkapi formasi guru PPPK, jika Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan pada Maret tahun 2023. Kebijakan lainnya, Kemendikbud juga memastikan agar anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lain.

“Anggaran bagi guru ASN/PPPK hanya ditransfer ke PPPK setelah guru honorer diangkat. Ini mendorong janji kami untuk memastikan kesejahteraan guru di negara ini terjamin,” tegas Nadiem.

Secara terpisah Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr Muhdi, menyambut positif langkah yang dilakukan pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam pemenuhan kuota yang belum dipenuhi pemerintah daerah adalah wujud tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kekurangan guru.

“Kami terus membantu pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah supaya mengusulkan formasi penuh. Langkah pemerintah untuk menutup kekurangan bila pada Maret 2023 masih ada kekurangan formasi adalah langkah yang perlu diapresiasi,” tandas Dr Muhdi. (za)

You may also like
Pertahankan Minat Anak Pada Seni Lukis Lewat Plasterkit
UPGRIS Akan Terima 88 Mahasiswa pada PMM 2024
Dr Muhdi: Pertanyaan Guru Mengubah Hidup Saya
Kirim WA Gambar Porno Termasuk Pelecehan Seksual

Leave a Reply