Kalibawang, derapguru.com-Usai acara Baksos dan Sarasehan di pendopo kecamatan Kepil, dalam rangka Peringatan HUT Ke – 81 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2026, Ketua Pengurus PGRI Jateng Dr Muhdi hadir dalam acara Pembinaan Kepegawaian dan Penguatan Organisasi PGRI di SDN 1 Kalibawang, Rabu 4 Nopember 2026, Di tempat ini PGRI Jateng juga menggelar Baksos 100 paket Sembako murah untuk masyarakat sekitar.
Ketua PGRI Cabang Kalibawang, Sugito, SPd SD menyambut para tamu yang hadir dengan ucapan selamat datang dan terima kasih, yakni kepada Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi SH MHum beserta tim, Ketua PGRI Kabupaten Wonosobo, Suratman, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo, Sutoto SE, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo, Dr. Mustofa,MPd. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Camat Kalibawang, Danramil, Kapolsek, Pengurus PGRI Kabupaten Wonosobo, Pengurus PGRI Cabang/ Cabang Khusus Kalibawang, serta para guru, anggota PGRI, dan tamu undangan yang hadir.
Sugito kemudian mengungkapkan berbagai persoalan guru di wilayahnya, serta pembangunan gedung Sekretariat PGRI Cabang yang belum selesai.
Berikutnya, Sugito memohon Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo, berkenan memberikan pembinaan kepada para guru, anggota PGRI di wilayah ini.
“Kami mohon bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo, berkenan memberikan pembinaan kepada para guru, tetapi jangan sampai ada yang dibinasakan”, ujar Sugito, sambil tersenyum.
Sugito juga memohon Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi yang juga Anggota DPD RI, untuk memberi penguatan organisasi dengan perjuangannya mewujudkan hak-hak guru melalui lembaga-lembaga terkait.
“Kami juga mohon bapak Dr Muhdi berkenan meninjau dan memberi bantuan untuk pembangunan gedung Sekretariat PGRI Cabang Kalibawang yang saat ini belum selesai”, tambah Sugito.
Kepada para guru dan anggota PGRI cabang Kalibawang yang dipimpinnya, Sugito berpesan, agar terus berbuat baik walau perbuatan baiknya tidak dilihat baik oleh manusia tetapi baik bagi Tuhan.
“Teruslah berbuat baik walau perbuatan baikmu tidak dilihat baik oleh manusia tetapi baik bagi Tuhan”, ujar Sugito.
Problem pendidikan
Kadinas Pendidikan Kabupaten Winosobo, Dr. Mustofa,MPd, pada kesempatan ini mengungkapkan, guru yang sudah dapat Serdik, tetapi belum.bisa masuk Dapodik jumlahnya ada ratusan karena aplikasi yang rumit. Untuk mengatasinya, ia berupaya melewati pintu pegawai yang lainnya, dan sekaramg sudah bisa.
Diungkapkan juga, guru-guru di kabupaten Wonosobo yang harus menempuh jarak dari rumah ke sekolah ada yang sejauh 100 Km, ada yang antara 25 Km sampai 50 Km, ada yang 20 Km sampai 25 Km.
Terkait hal ini, dikatakan ada kebijakan Bupati, ketika belum bisa nambahi kesejahteraan (red: finansial), agar kita bisa mengurangi beban guru dengan mendekatkan tempat tugas mereka dari tempat tinggal. “Upaya ini sudah dilakukan, tetapi proses mutasi ini belum bisa berhasil sepenuhnya”, jelas Kadinas.
Kadinas, Dr Mustofa juga sudah memohon bantuan terkait adanya 21 Kepala Sekolah yang telah habis masa penugasannya pada periode kedua.
“Kami sudah ajukan perpanjangan tetapi belum ada jawaban. Karena itu mereka kami teruskan lanjut”, ujar Kadinas.
Kadinas, Dr Mustofa juga menyatakan, saat Rakor dengan BKD disampaikan, OPD dilarang mengangkat non ASN baru. Dijelaskan, saat ini di Wonosobo ada 700 non ASN tercatat di BKD.
“Kalau ini tidak boleh lanjut, kami mohon ijin, kami tidak akan menerima siswa baru”, tegas Mustofa.
Ketegasan Mustofa beralasan bahwa sesuai ketentuan UU, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru. “Dengan alasan ini kemudian dijawab khusus untuk guru boleh”, ujar Mustofa menegaskan.
Dengan menggunakan ilustrasi tangan saling bergandengan, Dr Mustofa kemudian menyatakan, kalau kita ingin maju bersama, maka jangan ada yang menahan orang lain untuk maju.
“Dalam keadaan sesulit apapun, kami berharap para guru bisa memilih yang terbaik, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain, khususnya untuk anak- anak kita”, pesan Dr Mustofa kepada para guru.
Perjuangan PGRI
Ketua PGRI Jateng, yang juga anggota DPD RI, Dr Muhdi SH MHum, pada kesempatan ini mengungkapkan tantangan besar bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonedia Emas 2045.” Untuk mewujudkan Indonesia emas atau Indonesia yang maju kuncinya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas itu kuncinya ada pada guru-guru yang berkualitas”, tegas Dr Muhdi.
Pada sisi lain, Anggota komite III DPD RI ini mengungkapkan sejumlah persoalan yang dihadapi para guru saat ini. Diantaranya, kebutuhan guru yang belum terpenuhi baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Dikatakan, sesuai ketentuan perundangan pada akhir tahun 2025, tidak boleh ada pegawai Non ASN di sekolah negeri. Sedangkan jumlah guru honorer saat itu masih cukup besar.
Dr Muhdi menyatakan, PGRI terus mendesak pemerintah agar persoalan guru honorer segera dituntaskan untuk memenuhi kebutuhan guru ASN,
Untuk mengatasi itu, kemudian diputuskan guru honorer yang belum menjadi ASN P3K, diangkat menjadi ASN P3K Paruh Waktu. “Ini adalah solusi yang kita terima saat itu agar para honorer tidak diputus, tetapi persoalannya P3K Paruh Waktu ini dibayar sangat rendah, disesuaikan kemampuan daerah”, jelas Dr Muhdi.
“Kami dukung MBG, tapi jangan gunakan anggaran pendidikan untuk MBG”, ujar Dr Muhdi
Muhdi kemudian mengungkapkan, bahwa berdasar putusan MK, anggaran MBG yang saat ini ada pada anggaran pendidikan, selambat lambatnya tahun 2028 harus sudah dipisahkan. Sehingga sesuai amanat UUD 1945, anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD harus benar benar terpenuhi.
Dr. Muhdi yang kini menjadi anggota komite III DPD RI ini menyatakan terus berjuang agar guru guru P3K bisa menjadi PNS, dan yang masih Paruh Waktu menjadi P3K Penuh Waktu.
“Perubahan ini telah disepakati akan dilakukan tahun 2027. Tetapi kami masih harus terus berjuang agar perubahan itu tidak melalui tes lagi. Ini yang masih terus kami perjuangkan”, tegas Dr Muhdi.
Berikutnya sebagai ketua PGRI Jateng, Dr Muhdi menyatakan selain memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru, juga memberikan perlindungan dan pendampingan kepada guru-guru yang menghadapi persoalan hukum melalui LKBH PGRI.
“Selain itu, PGRI juga melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalitas guru melalui APKS PGRI, SLCC dan Biro Pengembangan Profesi Guru”, jelas Dr Muhdi.
Pada sesi tanya jawab, seorang guru TK yang sudah mengabdi selama 26 tahun memohon agar diperjuangkan bisa menjadi guru P3K atau PNS.
Berikutnya Bayu, dari SMPN 2 Kalibawang meminta diperjuangkan, agar tunjangan KS ditingkatkan. Bayu juga mohon diperjuangkan agar TPG diberikan setiap bulan dan melekat pada gaji pokok guru.
Dr Muhdi menyatakan apa yang disampaikan para guru tersebut adalah perjuangan yang selama ini selalu dilakukan oleh PGRI untuk mewujudkan guru yang profesional, sejahtera, bermartabat dan terlindungi.
“Terkait tunjangan kepala sekolah ini menjadi catatan untuk kami perjuangkan. Kami akan terus berjuang untuk mewujudkan hak dan harapan para guru”, tegas Dr Muhdi.
Dalam acara ini, turut hadir Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, Ketua Biro Kaderisasi dan Aggota Dr H Maryanto, MSi, Ketua Biro Kerjasama dan Pengrmbangan Usaha, H Imron Rosyadi SH, MM, dan Ketua Biro Pembinaan Kerohanian dan Karakter Bangsa Sunan Baedowi SHI, MAg. (Pur)
