
SEMARANG – PGRI Jawa Tengah menyoroti ketidakpastian status kepegawaian dan jenjang karier guru di tengah pembahasan kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan guru harus disertai sistem pengangkatan yang jelas, terbuka, dan memberikan kepastian masa depan bagi tenaga pendidik.
Hal tersebut disampaikan Muhdi dalam Rapat Koordinasi Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah bersama pengurus PGRI kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Gedung PGRI Jawa Tengah, Jalan Lontar No. 1, Semarang, Jumat (16/10/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah, Drs. H. Aris Munandar, M.Pd.
Muhdi mengungkapkan bahwa pembahasan pemenuhan kebutuhan guru, termasuk peluang pengangkatan melalui jalur pegawai negeri sipil (PNS), perlu memperhatikan keberadaan guru yang telah lama mengabdi. Ia juga menyinggung persoalan PPPK yang masih menghadapi ketidakpastian pengembangan karier.
“Guru itu kan butuh kerjaan, butuh karier,” tegasnya.
Menurut Muhdi, perbaikan tata kelola kepegawaian tidak cukup hanya dengan membuka formasi baru. Pemerintah juga perlu mengevaluasi sistem pengangkatan sebelumnya agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Kami nggak mau lagi mengulang P3K-P3K,” ujarnya. Ia turut menekankan pentingnya mekanisme penerimaan yang memberikan kesempatan secara adil kepada calon guru. “Seleksi lah terbuka,” katanya.
Selain persoalan kepegawaian, rapat membahas persiapan HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional 2026. Berdasarkan rancangan kepesertaan, PGRI Jawa Tengah menyiapkan 2.552 peserta untuk kegiatan puncak peringatan, melibatkan unsur pengurus provinsi, kabupaten/kota, cabang, sekolah PGRI, perguruan tinggi, dan undangan lainnya. Muhdi juga mengusulkan pemberian penghargaan bagi guru yang mengabdi di sekolah-sekolah PGRI.

Melalui pembahasan tersebut, PGRI Jawa Tengah menempatkan kepastian kepegawaian, pengembangan karier, dan penghargaan terhadap pengabdian guru sebagai perhatian organisasi di tengah persiapan peringatan HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional 2026. (Sapt/Wis)




