SEMARANG, derapguru.com — Politik uang, patronase politik, dan penggunaan kekuatan ekonomi untuk memengaruhi pilihan masyarakat telah banyak menggerus kualitas demokrasi. Kondisi ini makin diperparah dengan penyebaran berita palsu (hoaks) yang banyak terjadi dalam ruang demokrasi Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Komite I DPD RI, Dr H Muhdi SH MHum, dalam acara “Penguatan Demokrasi Substansi dan Etika Berbangsa” yang digelar di Auditorium 7fl Menara Gedung Pusat UPGRIS Kampus Cipto Semarang. Hadir sebagai pembicara Rektor UPGRIS Dr H Sapto Budoyo SH MH dengan moderator Dekan FPIPSKR Dr Agus Sutono SPhil MFil.
“Demokrasi seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan berdasarkan akal pikiran dan hati nurani, bukan karena iming-iming materi atau bantuan tertentu,” paparnya.
Muhdi menambahkan, demokrasi bukan sekadar proses memilih pemimpin terbaik bagi sebuah bangsa. Melainkan upaya untuk membangun sebuah peradaban yang adil, bermartabat, dan beretika. Oleh karena itu, penguatan demokrasi substantif perlu dibangun dengan kerangka besar etika berbangsa dan bernegara.
“Selain politik transaksional, polarisasi sosial dan politik yang masih kerap terjadi di tengah masyarakat,” urai Muhdi.
Perbedaan pilihan politik, lanjut Muhdi, semestinya tidak berkembang menjadi konflik sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa. Perbedaan pandangan politik mestinya dipandang sebagai bagian dari demokrasi.
“Masyarakat harus saling menghargai dan menghormati pilihan masing-masing,” katanya.
Berbagai kondisi negatif tersebut, lanjut Muhdi, dinilai dapat memengaruhi persepsi publik dan memperlemah kualitas demokrasi. Muhdi juga menyinggung ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih memengaruhi kualitas partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. (za)
