KLATEN, derapguru.com – Puluhan guru honorer dari wilayah Kabupaten Klaten menyambangi Kantor PGRI Klaten. Mereka meminta supaya dapat bertemu langsung dengan Ketua PGRI Jateng, Dr H Muhdi SH MHum, yang kebetulan sedang menghadiri undangan Ikatan Purnakaryawan Pendidikan dan Kebudayaan (IPPK) Kabupaten Klaten di lokasi tersebut, Kamis 4 Januari 2024.
Dalam kesempatan tersebut, para guru honorer ingin menyampaikan keluh-kesah mengenai nasib mereka ke depan. Dengan kondisi mereka yang sekarang dan semakin dekatnya tenggat yang dikatakan pemerintah untuk penyelesaian masalah guru honorer membuat mereka semakin cemas. Beberapa di antara mereka yang mendatangi Kantor PGRI juga membawa serta anak-anak mereka yang masih balita.
Salah satu guru honorer, Lilik Dwi Cahyo, merasa cukup frustasi dengan proses rekrutmen PPPK yang digelar pemerintah untuk guru-guru honorer. Pasalnya, ada banyak guru-guru honorer yang tidak bisa ikut seleksi karena formasi tidak ada atau tidak bisa ikut karena kuota yang disediakan pemerintah sangat sedikit serta hanya cukup bagi guru-guru yang tinggal penempatan karena lolos Passing Grade (P1) seleksi tahun 2021.
“Kami sudah berjuang bertahun-tahun, mulai kami masih ijasah D2 kemudian diminta untuk sekolah lagi jadi S1. Tapi ketika ada PPPK ini semua jadi acak-acakan. Saya sudah digeser berkali-kali karena datangnya guru PPPK. Pengabdian kami sudah ada yang 17 tahun, 20 tahun, semua tidak ada artinya. Kasihan kami, Pak” tutur Lilik Dwi Cahyo.
Hal menyedihkan diungkapkan pula, Muhammad Anshori, yang mengaku sudah mengabdi selama 12 tahun tapi nasibnya berubah drastis ketika mulai muncul seleksi PPPK beberapa waktu lalu. Datangnya guru PPPK tidak hanya membuat dirinya tergeser dari sekolah induk, dampak dari penggeseran itu membuat dirinya tidak bisa lagi mengikuti seleksi PPPK selanjutnya.
“Saya tergeser oleh guru swasta yang sudah punya serdik. Mau tidak mau posisi saya harus saya serahkan pada guru yang lolos PPPK. Dan ketika mau ikut seleksi, hasil observasi kepala sekolah menyatakan saya tidak bisa ikut, karena saya tergeser sehingga tidak punya kelas, dan tidak bisa ikut seleksi,” urai Muhammad Anshori.
Mendengar keluh kesah para guru honorer, Dr Muhdi menyampaikan akan menindaklanjuti segala masalah yang disampaikan para guru honorer di Kabupaten Klaten ini. Kendati demikian Dr Muhdi menekankan, bahwa PGRI bukanlah pihak yang mengambil keputusan. PGRI hanya mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan terbaik untuk para guru dan dunia pendidikan.
“Kami ini tidak berada dalam posisi pengambil kebijakan. Tapi kami pastikan, kami akan memperjuangkan hak-hak para guru dan membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi para guru. Perjuangan kami untuk para guru honorer tidaklah sedikit. Meskipun Bapak/Ibu tidak kesini sekalipun, kami tetap akan memperjuangkan nasib guru-guru honorer supaya terus diselesaikan pemerintah,” tandas Dr Muhdi.
Turut hadir dalam agenda tersebut Wakil Ketua PGRI Jateng H Sakbani SH MPd, Sekretaris Umum PGRI Jateng Drs H Aris Munandar MPd, dan Ketua PGRI Kabupaten Klaten Sunardi SPd MM beserta jajaran pengurus. (za)
