SEMARANG, derapguru.com — Ketua PGRI Jateng, Dr H Muhdi SH MHum, kembali menaruh harapan pada Ketua Umum PB PGRI, Prof Dr Unifah Rosyidi. Prof Unifah–yang baru saja terpilih untuk memimpin organisasi guru periode kedua–diharapkan bisa kembali menegosiasikan kepentingan-kepentingan organisasi dengan presiden baru yang pilih.
Hal tersebut disampaikan Dr Muhdi dalam acara Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) PGRI Jawa Tengah yang digelar di Balairung UPGRIS, Minggu malam, 28 April 2024.
“Alhamdulillah pemilu sudah berjalan, saat ini kita berharap agar Bu Ketum (Ketua Umum Prof Dr Unifah Rosyidi) mampu kembali menegosiasikan kepentingan guru dan tenaga kependidikan pada presiden terpilih,” tutur Dr Muhdi.
Dr Muhdi menambahkan, sampai saat ini masih ada banyak persoalan organisasi yang masih perlu dinegosiasikan. Beberapa di antaranya adalah persoalan kekurangan guru dan persoalan tunjangan sertifikasi yang masih terancam hilang bila RUU Sisdiknas kembali diusulkan.
“Tahun 2023 tahun tidak hanya membuat kita merasa cemas, tapi juga sakit karena tunjangan sertifikasi akan hilang dengan adanya RUU Sisdiknas. Beruntung Bu Ketum berhasil menundanya. Tapi menunda bukan berarti batal. Kini mulai bergulir lagi isu pengusulannya kembali. Ini yang perlu terus kita awasi,” tutur Dr Muhdi.
Lebih lanjut Dr Muhdi menuturkan, tidak hanya perkara memperjuangkan kekurangan guru atau mengawasi RUU Sisdiknas, tantangan anggota PGRI akhir-akhir ini yang harus segera direspon adalah adanya usaha-usaha yang mencoba merongrong keutuhan organisasi.
“Bukan hanya rongrongan dari luar, tapi juga dari dalam yang puncaknya terlihat pada masa-masa kongres. Maka dari itu, mari kita terus jaga solidaritas dan mari kita jaga marwah organisasi ini dengan sepenuh hati,” tutur Dr Muhdi. (za)
