SEMARANG, derapguru.com — Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr H Muhdi SH MHum, menyesalkan temuan-temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pilkada serentak tahun 2024. Temuan yang paling disorot adalah ketidaknetralan ASN dan adanya indikasi keterlibatan kepala desa dalam Pilkada serentak 2024.
“Masalah ini memang cukup serius, tidak hanya soal netralitas ASN, tetapi juga kepala desa. Kami menyesalkan, dan berharap kepada Bawaslu untuk terus melakukan pengawasan,” kata Muhdi dalam acara Penyerapan Aspirasi untuk Pengawasan Pilkada Serentak di Kantor DPD Jateng, Jalan Imam Bonjol 185 Semarang, Selasa 12 November 2024.
Ketidaknetralan ASN dan keterlibatan kepala desa dalam Pilkada, lanjut Muhdi, akan menjadi preseden buruk dalam demokrasi Indonesia. Terlebih lagi bila kondisi ini terus berulang-ulang tiap pilkada dan semakin masif pada beberapa pilkada terakhir.
“Kalau itu betul-betul dilakukan secara berulang, efeknya sangat kurang baik. Maka kami mengecam betul kalau ada upaya-upaya untuk memanfaatkan ASN atau kepala desa menjadi bagian dari pemenangan pasangan calon,” ujarnya.
Muhdi meminta Bawaslu untuk lebih intens dan cermat dalam mengawasi potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Bahkan, dirinya juga memastikan DPD RI akan terjun serentak ke daerah-daerah untuk turut memantau pelaksanaan Pilkada di dapil masing-masing.
Selain itu, Muhdi juga memberikan apresiasi kepada KPU dan Bawaslu yang sudah bekerja keras dalam menyelenggarakan proses Pilkada.
“Sampai saat ini masih berjalan dengan bagus. Saya kira sudah diketahui oleh publik dan mereka pun mengakui adanya dinamika seperti soal netralitas ASN maupun kepala desa,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jateng Drs Sosiawan menyampaikan temuan terkait keterlibatan ASN dan kepala desa masih terus mendalami potensi pelanggarannya. Pasalnya, para kades yang terindikasi berkumpul untuk pemenangam calon tertentu masih banyak yang berkelit bahwa mereka berkumpul hanya untuk silaturahmi saja.
Selanjutnya, terkait dengan kinerja pengawasan, Sosiawan menyampaikan pihaknya akan lebih intens lagi pada tiga hari terakhir menjelang pemilihan. Pasalnya, pada tiga hari terakhir jelang pemilihan itulah potensi pelanggaran akan mencapai puncaknya.
“Kami akan lebih fokus lagi dalam tiga hari terakhir jelang pemilihan,” tandas Sosiawan. (za/yud)
