Home > Populer > Dibutuh 601.174 PPPK Guru Untuk Tahun 2023

Dibutuh 601.174 PPPK Guru Untuk Tahun 2023

PPPK
Agenda: Rekrutment P3K Tahun 2023
Reporter: Tim Redaksi

 

JAKARTA, derapguru.com – Dirjen GTK Kemendikbudristek, Prof Nunuk Suryani, meminta pemerintah daerah (pemda) menambah formasi guru dalam rekrutmen guru PPPK 2023. Berdasarkan data pengajuan, pemda baru mengajukan 278.102 formasi. Sedangkan jumlah formasi yang dibutuhkan PPPK guru untuk tahun 2023 sebanyak  601.174 guru.

“Kami mohon untuk membuka dan menambah formasi, jika ada hal yang mengganjal akan kita selesaikan bersama,” kata Prof Nunuk dalam koordinasi dan sinkronisasi antara Kemendikbudristek, KemenPAN-RB, Kemendagri, dan Kemenkeu dengan sejumlah pemerintah daerah terkait pengajuan formasi ASN PPPK guru 2023, Sabtu 24 Juni 2023.

Nunuk mengajak pemda memaksimalkan jumlah formasi supaya semakin banyak guru honorer yang dapat direkrut melalui seleksi PPPK guru 2023. “Kami kumpulkan bapak dan ibu untuk berembuk bersama, jika ada kendala, kita cari solusinya,” lanjut Prof Nunuk.

Sampai saat ini tercatat sudah ada 544.292 guru honorer yang telah lolos menjadi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dan perjanjian kerja (ASN PPPK). Jumlah tersebut adalah akumulasi seleksi 2021 dan 2022 dengan total formasi 825.281. Nunuk turut mengapresiasi kerja sama antar kementerian dan pemda.

“Dari periode 2021 hingga 2022 kita mampu mengangkat 544 ribu guru menjadi PPPK dari jumlah formasi 825 ribu. Tentu ini bukan hal yang sedikit dalam sejarah pengangkatan guru PPPK. Ini belum pernah terjadi,” jelasnya.

Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Hilman, menjelaskan anggaran ASN PPPK 2023 sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Poin utamanya adalah, pemda mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk mengangkat ASN PPPK berdasarkan formasi pegawai yang ditetapkan kementerian yang menjalankan urusan bidang pendayagunaan aparatur negara, sesuai ketentuan undang-undang.

“Tahapannya sudah ada, tinggal diusulkan,” ujar Hilman. (za)

 

You may also like
Dr Muhdi: Karena Keikhlasan PGRI Jateng Bisa Ngremboko Seperti Ini
Wakil Rektor III UIN Walisongo Akan Ceramah di Halal Bihalal PGRI Jateng
Siswa MTsN 3 Malang Raih Prestasi di Rumania
Meski Tak Jadi Eskul Wajib, Pramuka Tetap Wajib Ditawarkan

1 Response

  1. Fipi

    Di Kabupaten Tegal alasan tidak memaksimalkan adalah anggaran daerah yang tidak mencukupi pak Bu, karena Pemda khawatir tentang kejelasan dan kepastian dari DAU,

Leave a Reply