Agenda: Sosialisasi Perjuangan dan Daspen Reporter: Tim Redaksi
TEGAL, derapguru.com – Jawa Tengah adalah provinsi tempat lahirnya organisasi PGRI. Jawa Tengah juga banyak menjadi motor perjuangan PGRI. Bahkan, berbagai macam kebijakan pendidikan yang awal pembahasannya dilakukan di Jawa Tengah.
Hal tersebut disampaikan Ketua PGRI Jateng, Dr H Muhdi SH MHum, saat memberikan sambutan dalam acara Konferensi Kerja PGRI Kota Tegal dan Sosialisasi Perjuangan Organisasi – Daspen PGRI Jateng di SMA 2 Tegal, Jumat 1 September 2023.
“Tentu akan sangat aneh bila ada orang Jawa Tengah kok tidak bangga pada PGRI. PGRI ini lahir di Jawa Tengah. Rute sejarah perjuangannya pun banyak yang berawal dari Jawa Tengah,” tandas Dr Muhdi.
SOSIALISASI: Anggota dan Pengurus PGRI se-Kota Tegal mengikuti kegiatan Sosialisasi Perjuangan Organisasi dan Daspen PGRI Jateng. Foto: Agus Wismanto.
Dr Muhdi menyampaikan, beberapa perjuangan PGRI yang berangkat dari Jawa Tengah di antaranya mengusulkan masa usia pensiun guru. Semula masa usia pensiun guru hanya 56 tahun (dan dapat diperpanjang sampai 60 tahun). Kendati undang-undangnya tertulis 56 tahun, tapi pada praktiknya pensiun guru dilanjutkan sampai 60 tahun.
“Malapetaka itu terjadi ketika Bupati Purworejo pada saat itu mempensiun guru pada usia 56 tahun. Dia tidak memilih memperpanjang. Uniknya, pensiun 56 tahun hanya berlaku di Purworejo dan hanya untuk guru di bawah kementerian pendidikan. Guru-guru di bawah Kementerian Agama di Purworejo masa pensiunnya sampai 60 tahun,” tutur Dr Muhdi.
Berangkat dari ketidakadilan yang dialami guru dari Purworejo, isu kemudian dibawa ke level nasional. Setelah diperjuangkan PGRI, akhirnya lahir undang-undangan yang mengatur usia pensiun guru 60 tahun (tanpa kata ‘dapat diperpanjang’). Beberapa kebijakan besar lain yang datang dari Jawa Tengah adalah lahirnya UU Guru dan Dosen yang membuat guru mendapatkan tunjangan profesi guru satu kali gaji pokok.
“UU Guru dan Dosen ini drafnya dirancang di PGRI Jawa Tengah. Mulanya hanya UU Guru saja. Tapi PGRI diingatkan para legislatif di Senayan, dosen tidak dimasukkan juga? Bila tidak dimasukkan, belum tentu 10 tahun ke depan akan ada undang-undangan serupa yang menyertakan dosen. Maka kata ‘dosen’ akhirnya ditambahkan,” tutur Dr Muhdi.
DASPEN: Arahan tentang Daspen PGRI Jateng disampaikan langsung oleh Ketua Daspen PGRI Jateng H Sakbani SPd MH. Foto: Agus Wismanto.
Daspen
Sementara itu, Wakil Ketua PGRI Jateng yang juga Ketua Daspen PGRI Jateng, H Sakbani SPd MH, menuturkan bahwa mengingat perjuangan para pendahulu sangatlah penting. Termasuk juga mengingat perjuangan pendahulu yang mendirikan telah mendirikan Daspen PGRI Jawa Tengah.
“Daspen ini lahir di bawah kepemimpinan Ketua PGRI Jateng H Karseno. Pak Karseno ini orang yang luar biasa. Selain ketua PGRI Jateng, beliau juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng sekaligus anggota DPRD Jawa Tengah. Daspen lahir bersamaan dengan Dansos pada akhir tahun 1985. Keduanya resmi beroperasi pada awal tahun 1986,” tandas H Sakbani.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua PGRI Jateng Drs Rismono MPd, Wakil Sekum PGRI Jateng Dr Saptono Nugrohadi MPd, Wakil Bendahara PGRI Jateng Muslich Macc, Kabiro Kominfo PGRI Jateng Dr Agus Wismanto MPd, Ketua PGRI Kota Tegal Kadarisman MPd, dan anggota serta pengurus PGRI se-Kota Tegal. (za)
