SEMARANG, derapguru.com — Ada banyak problem mendasar dalam sistem pengelolaan sekolah-sekolah berbendera PGRI. Akan tetapi, karena problem tersebut banyak yang menyangkut masalah AD-ART, kalau dipaksakan bisa menimbulkan Perang Dunia III.
Hal tersebut disampaikan Pengurus YPLP DM PB PGRI, James Frans MKom, saat memberikan materi dalam “Workshop Transformasi Persekolahan PGRI Tahun 2026” di UPGRIS Kampus Sriwijaya, Kamis 17 September 2026.
“Kita semua tahu, apa masalahnya. Tapi kalau kita mengusulkan untuk mengubah AD-ART, pasti akan langsung ditolak, benar tidak? Kalau dipaksakan organisasi kita bisa terjadi Perang Dunia III,” ungkap James.
Beberapa hal yang membuat sekolah PGRI tidak bisa dikelola dalam satu sistem kolektif adalah hak organisasi yang hanya 5 persen saja. Dengan dana 5 persen, PGRI tidak bisa berbuat banyak untuk membantu mengembangkan atau menyelamatkan sekolah PGRI yang jumlahnya mencapai ribuan.
“Saya ngomong ini apa adanya, kita memang tidak bisa bagaimana-bagaimana. Ketika ada sekolah PGRI mau mati, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain sekolah-sekolah besar apa ada yang mau peduli? Lama-lama semua sekolah hanya tinggal menunggu kapan akan mati,” ungkap James.
Selain tata kelola dan kewenangan yang terbatas, lanjut James, upaya organisasi untuk membesarkan sekolah-sekolah PGRI, terbentur tidak adanya mekanisme subsidi silang. Tidak ada regulasi yang membuat sekolah bisa saling menopang dan membesarkan.
“Kita tidak punya mekanisme subsidi silang. Jadi, Anda mampu, Anda kuat, ya aman. Kalau Anda tidak mampu, ya wassalam. Semua tinggal menunggu waktu kapan akan tewas,” tandas James.
James meminta, segala realitas ini disadari betul oleh para pengelola sekolah-sekolah PGRI. Kehadiran dirinya pada momen ini, sebagai bagian dari yayasan, hanya ingin menyadarkan para pengelola sekolah, apakah akan terus menjalankan pola yang sama sambil menunggu runtuh, ataukah memilih jalan perubahan. (za)
