
Blora, derapguru.com-Kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih selalu melanda berbagai wilayah di Jateng, yang terjadi hampir setiap tahun. Kondisi itu mengundang perhatian PGRI Jateng. Melalui program pengavdian kepada masyarakat PGRI Jateng menyalurkan bantuan air bersih yang dikoordinir oleh pengurus PGRI Kabupaten dan cabang. Karena terbatasnya anggaran dan bantuan air bersih harus berbagi dengan daerah lain, tidak semua bisa dipenuhi seperti yang diajukan. Hal ini diungkapkan ketua PGRI Jateng yang juga anggota DPD RI Dr Muhdi SH M Hum saat menyerahkan bantuan air bersih kepada masyarakat kabupaten Blora, yang diserahkan secara simbolis di halaman SDN Jepon 2 Blora, Selasa 25 Agistus 2026.

Sebelumnya ketua PGRI Kabupaten Blora Yatni SPd MPd mengungkapkan permohonan dari cabang- cabang sejumlah 175 tangki, tetapi yang disetujui 135 tangki, “Jumlah tersebut yang 100 tangji dari PGRI Jateng dan 35 tangki dari pribadi bapak Dr Muhdi SH M Hum”, jelas Yatni dihadapan para pengurus Cabang yang hadir.

Yatni mengaku berterima kasih atas bantuan tersebut dan manyatakan segera mendistribusikan ke masyarakat melalui cabang- cabang sesuai jadwal yang sudsh ditetapkan. Turut hadir dan menerima secara simbolis bantuan tersebut, Lurah Jepon Purhadi SE MM.

Ketua PGRI Kabupaten Blora Yatni kemudian memohon penjelasan terkait nasib guru P3K, dan P3K paruh waktu, serta periodisasi jabatan Kepala Sekolah.
Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi menjelaskan, bahwa Iuran anggota tidak cukup untuk membiayai semua kebutuhan organisasi, “beruntung PGRI Jateng punya berbagai usaha yang bisa membantu memenuhi kekurangan”, ujar Dr Muhdi. Disebutkan, kegiatan usaha itu seperti BPR Guru, hotel, penerbitan, dan yang terbaru Biro Umroh Haji Safara.

Diungkapkan juga, selain memberi bantuan air bersih untuk bencana kekeringan, ada juga bantuan untuk korban kebakaran rumah yang minggu lalu diberikan kepada anggota di Kabupaten Grobogan. “Seminggu yang lalu baru saja kami berikan bantuan kepada anggota PGRI, suami isteri yang sama-sama guru di kabupaten Grobogan yang rumahnya terbakar”, ujar Dr Muhdi menjelaskan
Perubahan Status Guru
Menjawab pertanyaan ketua PGRI Kabupaten Blora, terkait guru P3K dan P3K paruh waktu, Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi mengungkapkan, bahwa dulu pada awalnya PGRI menolak pebgangkatan guru menjadi P3K, “dulu kita minta guru diangkat PNS, bukan P3K, tetapi karena banyak guru honorer berusia diatas 35 tahun dan tidak bisa menjadi PNS, maka dengan berbagai pertimbangan dan melalui bargaining, akhirnya menyerah kita terima P3K agar semua guru punya status dan kesejahteraan yang baik”, ujar wakil ketua Komite I DPD RI ini menjelaskan
Ditambahkan, P3K paruh waktu ternyata honornya masih sangat kecil maka PGRI pun terus berjuang agar menjadi penuh waktu dan yang sudah penuh waktu menjadi PNS. “Kami juga terus berjuang agar peralihan status ini tanpa melalui test. Ini yang masih perlu terus kita perjuangkan”, jelas Dr Muhdi.
Terkait Permendikdasmen no 7 / 2025, Wakil ketua Komite I DPD RI ini menyatakan masih terus berkoordinasi dengan BKN, untuk mencari formula terbaik agar tidak ada yang dirugikan, termasuk guru- guru terbaik yang sudah saatnya menjadi Kepala Sekolah.
Ketua PGRI Jateng ini kemudian mengingatkan, apapun yang kita perjuangkan, agar kita tidak lelah untuk berbuat kebaikan, dimulai dari diri kita.
“Kebaikan harus dimulai dari kebaikan diri kita, Sekolah adalah tempat untuk menanamkan kebaikan. Tidak ada kebaikan dan kemuliaan tanpa melalui sekolah. Maka teruslah kita berbuat kebaikan”, ujar Dr Muhdi mengingatkan para guru.
Dalam acara ini Dr Muhdi hadir didampingi Wakil ketua PGRI Jateng Drs Jumanto, Sekum Drs Aris Munandar, Bendahara Drs Wahadi, serta Biro Kerohanian dan karangkter bangsa, Sunan Baedowi. ( pur)




