Wujil, derapguru.com-PGRI Kabupaten Semarang berkomitmen selenggarakan Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) sesuai ketentuan AD/ART PGRI, yakni setahun sekali. Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua PGRI Kabupaten Semarang, Sarjono MPd saat menyuampaikan laporan selaku Ketua Panitia Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab II) PGRI Kabupaten Semarang yang diselenggarakan di gedung PGRI Kabupaten Semarang, Rabu 29 Juli 2026. “PGRI Kabupaten Semarang berkomitmen menyelenggarakan Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) sesuai ketentuan AD/ART PGRI, yakni setahun sekali”, ujar Sarjono.
Pada kesempatan tersebut Sarjono melaporkan, antara lain Dasar pelaksanaan Konkerkab II, peserta, tujuan, tema, dan sumber dana.
Tema Konkerkab II PGRI Kabupaten Semarang adalah “Guru Bermutu Indonesia Maju”. Sedangkan Tujuannya adalah, untuk menilai pelaksanaan program kerja tahun 2025, menyusun dan menyepakati program dan RAPBO tahun 2026, serta menetukan sikap organisasi terkait isu yang berkembang, khususnya isu di bidang pendidikan dan guru. Adapun peserta Konkerkab II PGRI Kabupaten Semarang terdiri, utusan dari pengurus PGRI Provinsi, Perangkat organisasi PGRI Kabupaten Semarang, seluruh Pengurus PGRI kabupaten Semarang, Perwakilan pengurus Cabang dan Cabang Khusus, masing-masing 5 orang.
Sharing progres
Ketua PGRI Kabupaten Semarang, Eko Lesmono, MPd dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang semuanya telah hadir sesuai undangan. Selanjutnya dikatakan, Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) sebagai forum organisasi PGRI juga dimaksudkan untuk “Sharing progress”, untuk mendiskusikan berbagai persoalan guru dan pendidikan.
Banyak persoalan guru yang perlu didiskusikan untuk mendapatkan solusi, diantaranya Implementasi UU ASN, yang antara lain tidak membolehkan lagi mengangkat guru honorer, sementara jumlah guru yang pensiun di wilayah tersebut antara 30-35 orang setiap bulan. Jika tidak ada pengangkatan guru baru akan terjadi kekosongan, bagaimana mengisi kekosongan guru itu.
“UU ASN, tidak membolehkan lagi ada guru Non ASN (di sekolah negeri, red) dan tidak boleh mengangkat guru honorer, sementara jumlah guru yang pensiun di kabupaten Semarang antara 30-35 orang per bulan. Jika tidak ada pengangkatan guru baru akan terjadi kekosongan lagi, bagaimana mengisi kekosongan guru itu. Ini harus dicarikan solusi”, ujar Eko Lesmono
Eko kemudian mengungkap kesejahteraan guru, yang menurutnya saat ini sudah banyak yang mendapatkan TPG, tetapi aturan baru SKTP diterbitkan setiap bulan, dan divalidasi setiap bulan.
Ditambahkan, bulan lalu ada 180 guru yang belum cair TPG-nya, untuk itu, PGRI dan Dinas sudah ke kementrian, dan ada titik temu, in syaa Allah segera cair dalam waktu dekat ini.
Terkait perjuangan PGRI, Eko Lesmono menegaskan, PGRI berjuang sesuai jati diri PGRI, yakni sebagai organisasi profesi, organisasi perjuangan dan organisasi ketenaga kerjaan. “Kita perkuat perjuangan PGRI melalui sinergi anggota dan prngurus, sinergi PGRI dengan mitra, dan pemerintah, untuk wujudkan pendidikan bermutu, melalui guru yang professional, sejahtera, bermartabat, dan terlindungi. Karena itu, jangan sampai ada guru yang tidak bisa diteladani”, jelas Eko Lesmono.
“Karena pentingnya Konkerkab II ini, kami harapkan semua peserta mengikuti kegiatan sampai akhir dan hasilnya nanti disampaikan ke anggota di wilayah masing-masing, agar anggota paham apa yang telah dan akan dilakukan PGRI”, pesan Eko Lesmono
Ikuti Kegiatan Sampai Selesai
Plt Kadinas Disdikbudpora Kabupaten Semarang, Budi Riyanto, SPd MPd, mengaku mendukung pelaksanaan Konkerkab II masa bakti XXIII ini, sebagai upaya organisasi berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan bermutu di kabupaten Semarang. Budi Riyanto juga mengakui, meski ketua PGRI bukan Kepala Dinas, PGRI tetap solid. “Bupati bilang, PGRI sebagai mitra kerja Bupati dalam upaya mengatasi berbagai persoalan guru dan upaya mewujudkan pendidikan bermutu”, ujar Budi Riyanto
Terkait TPG yang belum cair, Budi Riyanto menyatakan masih berproses, nanti dari Pemerintah pusat langsung di transfer ke Rekening guru. Dikatakan, anggarannya sudah tersedia. Kemudian terkait kekurangan guru, Sekretaris Dinas Pendidikan yang kini jadi Plt Kadidikbudpora ini pun menyatakan, di wilayah tersebut ada sekitar 200 -250 guru pension per tahun pensiun.
Persoalannya, ketika pemerintah mengangkat guru baru, anggaran 30% dari APBD tidak bisa mengcover. “Ini problem kita”, ujarnya.
Selain itu adanya banyak guru yang menjadi Kepala Sekolah, juga menambah kekurangan guru. Budi Riyanto kemudian menyampaikan pesan bupati, agar di tahun 2026 di Hari Guru Nasional dan HUT PGRI dilakukan serentak, di satu tempat, dengan jalan sehat bersama, jangan diadakan sendiri-sendiri di banyak tempat.
“Kepada para peserta, kami juga minta untuk mengikuti kegiatan sampai selesai, Jangan ada yang pulang sebelum selesai, karena bapak/ibu sudah ijin untuk mengikuti kegiatan ini”, pesannya kepada para guru. Turut hadir dan memberikan sambutan pada Konkerkab II tersebut, Wakil Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr Hj Sri Suciati M Hum. Beliau hadir bersama Ketua Biro Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan PGRI Provinsi Jawa Tengah, Drs Adi Prasetyo, SH , MPd (pur)
