Dr. Sadimin, S.Pd.,S.Sos.,S.IPem.,M.Eng
Secara Nasional, Kemendikdasmen mengusung tema Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua’. Tema ini menegaskan bahwa tanggungjawab pendidikan adalah tanggungjawab bersama, bukan hanya pada pemerintah, tapi semua elemen masyarakat, termasuk di dalamnya adalah keluarga. Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi semesta melalui pendekatan kolaboratif menuju terwujudnya ekosistem pendidikan yang inklusif, adaftif, berkeadilan serta berkelanjutan. Demikian diungkapkan Dr Sadimin, SPd M.Eng, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah saat derapguru.com menanyakan tema Hardiknas 2026 dan implementasi kebijakan pendidikan di Jawa Tengah.
Selanjutnya dijelaskan oleh Dr Sadimin, upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah berfokus pada isu strategis yang masih terus mengemuka, antara lain: Masih adanya beberapa wilayah kecamatan dengan kondisi blankspot, yakni belum memiliki akses pendidikan menengah (belum berdiri SMA dan/atau SMK). Kemudian angka putus sekolah dan Anak Tidak Sekolah yang masih relatif tinggi, dan masih adanya kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
Untuk menjawab berbagai isu strtegis tersebut, kata Sadimin, sepanjang tahun 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya yang diarahkan untuk menuntaskan berbagai permasalahan mendasar tersebut. Dijelaskan, untuk peningkatan sarpras pendidikan telah dianggarkan sebesar Rp. 98.043.240.000,00 dengan sasaran untuk rehabilitasi ruang kelas, pengadaan TIK, Penggantian Mebel, maupun penambahan dan peremajaan alat praktik SMK.
Kemudian, untuk penyelenggaraan Pendidikan Gratis SMK Negeri Boarding dan SMK Negeri Semi Boarding Rp.563.345.000.000,00, Pembangunan 10 Unit Sekolah Baru (USB); Rp. 38.821.271.000,00, Pembiayaan program sekolah bebas pungutan melalui Program BOP, BOS, BOSDa, BSM, Beasiswa Afrimasi, uji sertifikasi tidak kurang dari Rp. 2.610.999.017.000,00.
Berikutnya, penyaluran hibah bidang pendidikan umum kepada Satuan Pendidikan Swasta 1.071 lembaga. Hibah ini merupakan bentuk sinergi Pemerintah dengan Satuan Pendidikan Swasta yang tidak terbatas pada Satuan Pendidikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, program Sekolah Kemitraan Swasta, kuota jalur afirmasi pada tahun 2025 sebanyak 5.004 dengan Tingkat keterisian 47,76% atau sekitar 2.390 siswa.
Terkait masalah yang dihadapi dunia pendidikan di masa datang, pejabat yang meniti karier dari bawah sebagai seorang guru SMA di Kabupaten Brebes ini mengungkapkan, bagaimana pendidikan harus mampu menjadi instrument strategis untuk mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat dengan tidak kehilangan karakter sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kecintaan terhadap tanah air, kegotongroyongan, keberagaman/kebhinekaan, dan toleransi.
“Secara khusus pendidikan di masa datang dihadapkan pada kemampuan untuk penguasaan teknologi informasi yang menjadi komponen dasar dalam persaingan abad saat ini. Pendidikan harus mampu membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21, dan tidak kalah pentingnya adalah permasalahan pendidikan yang turun temurun harus secara terus menerus mendapatkan perhatian, yakni pemerataan mutu, akses, dan tata kelola”, jelas Dr Sadimin.
Melalui semangat Hardiknas Tahun 2026 ini, Dr Sadimin mengajak kita semua melakukan refleksi menyeluruh atas semua kinerja pendidikan yang telah dilaksanakan, seraya pada saat yang bersamaan merumuskan terobosan baru untuk terwujudnya cita-cita pembangunan pendidikan, mengantarkan anak-anak kita meraih keberhasilannya. “Motivasi yang besar akan mengalahkan setiap hambatan, dan dari motivasilah akan ditemukan inovasi yang mampu memberi kemanfaatan bagi sesama”, ujar Dr Sadimin mengungkapkan motto yang dipegangnya untuk meraih kesuksesan.
Sadimin juga menyatakan, bahwa komitmen alokasi anggaran pendidikan akan menjadi prioritas bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Tengah patuh terhadap amanah konsitusi yang memberikan amanah untuk penyediaan anggaran pendidikan sekurang-kuranganya 20% dari APBD.
Transformasi Digital
Di tempat terpisah, Kepala SMA Negeri 1 Cepu, Dr. Jerry Puspitasari, menyatakan mendukung penuh program percepatan perbaikan sekolah dan bantuan sarana dari Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini dinilai selaras dengan upaya sekolah dalam memperkuat pembelajaran berbasis digital.
Dijelaskan, penerapan teknologi seperti Papan Interaktif Digital (PID) menjadi fokus utama untuk menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, kreatif, dan efektif bagi siswa. Selain infrastruktur fisik, penguatan jaringan internet dan peningkatan kapasitas guru juga menjadi prioritas agar ekosistem pendidikan tetap adaptif.
Dr. Jerry juga menekankan pentingnya nilai HARMONIS (Humanis, Adaptif, Riset, Mandiri, Optimis, Nasionalis, Integritas, dan Santun) sebagai fondasi karakter siswa. “Sinergi antara dukungan pemerintah pusat dan komitmen sekolah diharapkan mampu mencetak generasi unggul yang cakap secara digital namun tetap memiliki nilai kebangsaan yang kokoh untuk bersaing di tingkat global”, ujar Dr Jerry menegaskan.
Wajib Belajar 13 Tahun
Dari Wonosobo, derapguru.com memperoleh informasi Dr. Yunina Resmi Prananta, MPd, terkait kebijakan pemerintah yang cukup menonjol dalam satu tahun terakhir. Kasi PEP Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo ini menyatakan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai salah satu kebijakan yang cukup menonjol setelah mewajibkan 1 tahun PAUD ditambah 12 tahun sekolah dasar (SD), SMP, dan SMA (sekolah menengah tingkat atas). Kemudian terkait Kurikulum Nasional, yakni penetapan Kurikulum Merdeka dengan fokus pada metode Deep Learning (belajar mendalam).
Berikutnya ada Tes Kompetensi Akademik (TKA) sebagai Evaluasi standar untuk pemetaan mutu sekolah (bukan syarat kelulusan).
Terkait kesejahteraan guru, peraih predikat PNS Inspiratif KemenPAN RB, berlatar belakang guru SD dan dosen praktisi di beberpa perguruan tinggi ini menilai Percepatan sertifikasi (PPG) dan kenaikan anggaran tunjangan/insentif, sebagai kebijakan yang cukup menonjol juga. “Kemudian, Revitalisasi Fisik & Digital, dengan perbaikan masif gedung sekolah dan perluasan akses internet pendidikan, juga sebagai kebijakan yang perlu diapresiasi”, ujar Dr Yunina. Berikutnya dikatakan, yang cukup menonjol adalah Program Makan Bergizi (MBG), pemberian nutrisi gratis bagi siswa untuk mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar.
Terkait profesionalisme guru, Pengembang media pembelajaran dan peraih berbagai penghargaan ini menilai secara kompetensi para guru sudah menunjukkan arah positif. Namun untuk pemerataan mutu, menurutnya masih memerlukan dukungan infrastruktur dan skema insentif yang lebih kuat bagi pendidik di wilayah terpencil.
Apa yang harus dilakukan pemerintah agar visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud?,
Dr Yunina, yang ahli berbahasa Inggris dan Public Speaking ini menyatakan pembangunan manusia adalah hal yang sangat penting. “Pemerataan pendidikan berkualitas dan penguatan riset/teknologi untuk mencetak SDM yang kompetitif secara global, sangat penting untuk dilakukan” ujar Yunina menegaskan. “Dan masih banyak lagi yang harus dilakukan pemerintah”, tambahnya.
Pendidikan TK/PAUD
Terkait pendidikan TK/PAUD, Siti Komarini, sebagai Ketua paguyuban TK Negeri Pembina/TK Negeri/TK Pembina Provinsi Jawa Tengah. Siti Komarini yang juga Kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Bancak, dan Penasihat IGTKI Kabupaten Semarang ini mengungkapkan peran penting guru TK/PAUD, terutama dalam hal penanaman karakter sejak dini. Dari sisi kesejahteraan mereka perlu memperoleh perhatian untuk ditingkatkan. “Insentif guru non ASN yang semula per bulan menerima Rp.700.000, sekarang Rp.800.000”, ujarnya. “Sedang untuk TPG guru non ASN, yang semula Rp.1.500.000 kini menjadi Rp.2.000.000”, jelas Komarini yang juga menjadi Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUDNI, Pendidikan Khusus dan Non Formal, Pengurus PGRI Kabupaten Semarang ini menambahkan.
Adapun kendala yang dihadapi guru TK/PAUD, menurut Komarini adalah tidak semua orang tua menindaklanjuti/menerapkan penanaman karakter anak seperti yang sekolah lakukan.Selain itu pendampingan orang tua ketika anak bermedia sosial juga kurang. Siti Komarini mencontohkan hal yang perlu mendapat perhatian dan dukungan orang tua, seperti budaya etika, sopan santun dan kemandirian anak,yang ditanamkan di sekolah, terkadang tidak diterapkan di rumah atau keluarga.
“Kemudian juga anak cenderung agresif dan egois, karena pengaruh media HP. Masih ada pendapat orang tua, bahwa anak yang penting aman, tidak menangis”, ujar Siti Komarini menjelaskan berbagai kondisi yang dialami terkait pendidikan untuk anak-anak. (pur)
