Jakarta-derapguru.com. Selasa 8 Oktober 2024 para hakim melakukan Aksi Solidaritas Hakim Indonesia di Jakarta. Selain mengadu ke DPR RI mereka juga melakukan audiensi ke DPD RI. Karena pagi DPD RI masih ada agenda Sidang, maka diterima pimpinan DPD RI pukul 15.00. Sebagai salah satu pimpinan Komite I yang diantaranya membidangi hukum dan HAM, Dr Muhdi mendampingi Ketua dan Wakil Ketua DPD RI, menerima perwakilan Hakim seluruh Indonesia yang menuntut kesejahteraan dan perlindungan.
Ketua DPD Sultan B Najamuddin berharap gerakan yang diupayakan para hakim dalam menuntut kenaikan gaji kali ini menjadi yang terakhir kalinya dilakukan.
“Kalau saya, saya secara pribadi berharap, apakah ini aksi atau gerakan atau solidaritas namanya, kalau bisa sih ini yang terakhir. Ini yang terakhir supaya tidak ada lagi aksi lanjutan, supaya kita bisa buat damai semuanya negara ini,” kata Sultan seusai audiensi di gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Sultan mengaku sempat bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan turut membicarakan permasalahan ini. Dia mengatakan Kemenkeu sedang mencari formula dalam mewujudkannya.
“Ya, tadi saya diskusi, pagi-pagi sengaja saya temuin Ibu Menkeu dalam sebuah acara, beliau menyampaikan dari yang saya tangkap tadi, memang diplomatis ya. Karena tidak ada rapat khusus, tapi beliau sampaikan, kita sedang mencarikan formulanya. Tapi beliau sudah sangat tahu bahwa aspirasi itu begitu kencang dan kita akan dengarkan,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia, Aji Prakoso, menyampaikan masih terus melakukan cuti bersama untuk memperjuangkan tuntutannya sejak 7 hingga 11 Oktober nanti. Aji mengapresiasi DPD yang telah menerima pihaknya.
“Jadi yang diagendakan cuti bersamanya tanggal 7 sampai tanggal 11 bulan ini, Oktober, sebelum sampai apakah akan berlanjut atau tidak, kami berterima kasih dengan pimpinan DPD RI, sudah diterima dengan baik, aspirasinya juga dijanjikan akan disampaikan kepada stakeholder terkait,” kata Aji. Aji mengatakan tak masalah jika tuntutannya baru terealisasi di pemerintahan selanjutnya saat era presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, dia berharap hal itu dapat direalisasikan secepatnya, termasuk menjadi program 100 hari pertama presiden. (yd)
