SEMARANG, derapguru.com — Program makan siang gratis yang dijanjikan pasangan calon presiden Prabowo-Gibran masih menimbulkan prokontra terkait pendanaan. Salah satunya adalah isu akan digunakannya Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk menyokong pelaksanaan program tersebut.
Ketua PGRI Jateng, Dr Hj Muhdi SH MHum, merespon isu tersebut sebagai sesuatu yang masih terlalu dini untuk dibahas. Terlebih lagi saat ini pemerintah baru masih belum terbentuk dan semua janji kampanye bisa saja tidak direalisasikan setelah melihat dinamika penentuan mata anggaran.
“Logikanya sulit kalau nanti presiden pakai dana BOS. BOS yg sekarang ini saja masih belum memenuhi standar minimal,” tutur Dr Muhdi saat dijumpai wartawan di Kantor PGRI Jateng, Kamis 7 Maret 2024.
Dr Muhdi menambahkan, ketika pemimpin membuat kebijakan, tentunya kebijakan tersebut berangkat dari suatu masalah. Makan siang gratis ini, mungkin pangkal masalahnya karena banyaknya stunting pada anak.
“Kalo masalah pemicunya stunting atau kurang gizi, mestinya ditanganinya tidak hanya saat sekolah, tapi sejak masih masa kehamilan. Solusinya ibu hamil bisa diberi makanan bergizi. Tapi masalah penyediaan makanan bergizi ini mestinya bukan murni urusan pendidikan, tapi urusan kementerian kesehatan dan kesejahteraan, sehingga tidak pas bila menggunakan anggaran pendidikan,” tutur Dr Muhdi.
Lebih lanjut Dr Muhdi meminta bila program ini pada akhirnya direalisasikan, jangan sampai realisasinya mengganggu 20 persen APBN untuk anggaran pendidikan. Dana 20 persen dari APBN tersebut sebaiknya digunakan untuk mengurusi urusan pendidikan yang sesungguhnya, bukan untuk mengurusi aksesoris pendidikan.
“Urusan pendidikan yang sesungguhnya masih banyak yang belum terpenuhi. Sekolah-sekolah kita sarpasnya juga masih kurang. Terlebih lagi adanya Kurikulum Merdeka yang menuntut penggunaan teknologi. Masih banyak sekolah-sekolah yang perangkat IT-nya belum terpenuhi,” tandas Dr Muhdi. (za)
