Total Tenaga Honorer 2.360.723 orang, Pemerintah Masih Cari Solusi Terbaik

JAKARTA, derapguru.com – Data total tenaga honorer berjumlah 2.360.723 orang. Angka tersebut didapatkan setelah pemerintah melakukan pendataan dan uji publik terhadap ajuan data tenaga honorer. Dengan jumlah sebesar itu, pemerintah terus mencari solusi terbaik.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas, saat menggelar rapat dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II Senyan Jakarta, Selasa 22 November 2022.

“Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas,” urai Anas.

Dalam solusi alternatif yang ditawarkan tentu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka prinsip dasarnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan.

“Solusi pertama, tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN. Apabila seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi ASN tentu butuh kekuatan keuangan negara yang cukup besar. Di luar itu, kami juga mendapati tantangan lain karena masih harus meraba-raba kualitas dan kualifikasi tenaga non-ASN tersebut,” tutur Anas.

Anas tidak menafikan, bila ada tenaga honorer yang lebih bagus ketimbang kinerja para ASN. Tapi dia juga tidak menampik bila ada tenaga honorer yang tidak memenuhi standar kualitas minimal untuk menjadi ASN. Inilah yang masih menjadi ganjalan lain selain masalah ketersediaan anggaran keuangan.

Sedangkan, bila solusi kedua diambil—yaknin tenaga non-ASN diberhentikan seluruhnya—dampak yang timbul adalah terganggunya proses pelayanan publik. Pasalnya, keberadaan tenaga honorer ini memang sangat dibutuhkan.

“Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik. Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” lanjutnya.

Ketiga, tenaga non-ASN diangkat sesuai dengan prioritas. Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan.

“Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap,” tutur mantan kepala LKPP tersebut.

“Tiga opsi ini sudah dipetakan detil, plus-minusnya. Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama, kita semua cari opsi yang terbaik,” imbuh Anas. (za)