Kurikulum Merdeka
JAKARTA, derapguru.com — Tahun 2023 merupakan tahun politik. Tahun ini diprediksi akan membawa gangguan dalam arah kebijakan pendidikan Indonesia.
Salah satu kebijakan yang diprediksi bakal terganggu ialah implementasi Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka bakal menjadi sasaran empuk karena banyak faktor yang menjadi titik lemah.
“Pemerintah tak memiliki data konkret mengenai implementasi Kurikulum Merdeka,” tutur Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, Senin, 2 Januari 2023.
Lebih lanjut Ubaid menuturkan, data yang dimiliki pemerintah hanya seputar data berapa sekolah yang menerapkan kurikulum, berapa gurunya yang sudah dilatih, sudah berapa guru penggerak.
Sedangkan data-data vital lainnya seperti terkait pengukuran efektivitas program, tingkat perubahan atau kesuksesan capaian kurikulum, dan beberapa aspek penting lainnya belum ada.
Perdebatan tentang kurikulum merdeka sudah mulai muncul ketika terjadi rapat Kemendikbudristek menghadiri rapat dengan Komisi X DPR RI pada akhir tahun kemarin.
Dalam rapat tersebut, terjadi perdebatan sengit yang membuat tercapainya sebuah keputusan penerapan Kurikulum Merdeka menjadi bersifat opsional dalam penerapannya.
Artinya, sekolah yang merasa siap menerapkan Kurikulum Merdeka diizinkan untuk menerapkan. Sedangkan sekolah yang belum siap, bisa menggunakan Kurikulum 2013.
Selain itu, di lapangan mulai muncul riak-riak yang mengatakan bahwa Kurikulum Merdeka dianggap terlalu lama dan berbelit-belit proses penerapannya. (za)
