SEMARANG, derapguru.com — Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menerima kunjungan kerja spesifik Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kantornya pada Senin, 26 Agustus 2024. Kunjungan terkait dengan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, dan implementasi program merdeka belajar di Jawa Tengah.
Nana menjelaskan, pelaksanaan PPDB 2024 di Jawa Tengah secara umum berjalan kondusif, aman, dan lancar. Sistem zonasi pada PPDB kali ini juga dinilai sudah bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun terdapat dinamika di lapangan, namun melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, dapat terselesaikan dengan baik.
Terkait kebijakan Merdeka Belajar, Nana secara tegas menyatakan akan memberikan dukungan sepenuhnya. Ia meyakini, kebijakan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan zaman terkini.
Dalam kesempatan itu, Nana menambahkan , Pemprov Jateng juga berkomitmen meningkatkan pendidikan vokasi melalui berbagai program, diantaranya SMK Pusat Keunggulan (SMKPK), pemadanan dengan berbagai industri, serta link and match dengan dunia kerja.
Komitmen lainnya adalah mengalokasikan anggaran senilai Rp228.4 miliar pada 2024. Anggaran tersbut untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK, pengadaan peralatan praktek, mebel, smart classroom, beasiswa miskin, maupun seragam siswa miskin.
Selain itu, ada alokasi dana khusus (DAK) Fisik senilai Rp142,8 miliar untuk pembangunan ruang praktik siswa, Ruang Kelas Baru (RKB), rehab dan pengadaan peralatan praktik.
Ketua Tim Komisi X Abdul Fikri Faqih mengatakan, kunjungan kerja ini untuk mengetahui program bidang pendidikan yang sudah digulirkan.
Terkait PPDB di Jawa Tengah, menurut dia, diketahui sudah berjalan bagus. Ketegasan pimpinan menjadi salah satu kunci dalam pelaksanaan PPDB. Pun dengan program merdeka belajar juga sudah dilakukan dengan baik melalui penguatan pendidikan karakter.
Sementara itu Sekretaris PGRI Jateng, Drs H Aris Munandar MPd, mengatakan secara garis besar pelaksanaan PPBD tahun 2024 sudah semakin baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalaupun ada yang belum sempurna itu hal wajar karena tidak ada program manapun yang langsung sempurna.
“Tak ada program yang langsung sempurna, semua butuh proses perbaikan. Barangkali yang perlu diperbaiki adalah masalah kecurangan domisili dan pemerataan sekolah,” tutur Aris Munandar ç1Di luar itu, Aris Munandar juga mengapresiasi kunjungan Komisi X ke wilayah Jawa Tengah. Kedatangan Komisi X ini merupakan wujud nyata dari manifestasi mereka sebagai wakil rakyat. (za)
