Agenda: Komite ESG dalam Otoritas IKN Reporter: Tim Redaksi
PENAJEMPASER, derapguru.com – Ketua Umum PB PGRI, Prof Unifah Rosyidi, ditunjuk menjadi bagian dari Tim 9 yang akan membantu Otorita IKN dalam mengembangkan ibu kota baru. Tim yang dipimpin langsung Pakar Ekonomi Rhenald Kasali ini, diberi mandat untuk mengatur bidang lingkungan, sosial, dan tata laksana pemerintahan dan secara legal formal diberi nama Komite Environmental, Social and Governance (Komite ESG).
“Hari ini, kami memperkenalkan anggota komite Environmental, Social dan Governance yaitu tata laksana, lingkungan dan sosial yang dipimpin oleh Profesor Rhenald Kasali, jumlahnya 9 orang. Orang-orang yang sangat prominen di bidangnya,” kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono kepada wartawan, Rabu 20 September 2023.
Bambang menyebut sembilang orang anggota komite ESG sebagai pendekar yang akan mengawal Kota Nusantara sebagai kota yang mengedepankan aspek ESG. Utamanya, dalam menangani krisis global seperti perubahan iklim, inklusivitas sosial dan sebagainya.
“Ini 9 pendekar yang akan mengawal Kota Nusantara sebagai kota yang benar-benar nanti green, sangat comply dengan macam-macam kebutuhan untuk melestarikan lingkungan hidup, kemudian juga climate change/perubahan iklim. Itu akan kita benar-benar jaga, tapi juga tentang sosial, inklusivitasnya seperti apa dan penting juga adalah tata kelola/governance,” papar Bambang.
Bambang menjelaskan Komite ESG nantinya juga akan mendukung dan membantu Otorita IKN dalam menjalin relasi secara global. Sehingga, Nusantara juga diakui secara internasional sebagai kota yang memenuhi standar ESG dunia.
“(Menjadi) mitra, mereka akan membantu kita untuk membuat prosedur-prosedur, membantu kita untuk membuat satu norma, standar, prosedur dan kriteria untuk ESG. Mereka juga akan melakukan jejaring dengan berbagai macam ESG di dunia, benchmarking juga dengan berbagai macam organisasi dunia sehingga nanti kredibilitas ataupun laporan ESG dari kami Kota Nusantara ini diakui dunia,” jelasnya.
Bambang berharap, kredibilitas Otorita IKN yang akan diakui secara global nantinya berdampak pada laporan ESG yang baik. Hal itu akan mendukung penerbitan obligasi kota menjadi lebih mudah ke depannya.
“Kalau kita memiliki satu kredibilitas, satu laporan ESG yang baik, ke depannya bagi kita misalnya lima-sepuluh tahun lagi kita mengeluarkan obligasi, obligasi untuk kota, itu akan lebih mudah,” ungkapnya.
“Jadi misalnya 5 tahun atau 7 tahun lagi Nusantara akan memiliki obligasi (berupa) Green Obligation atau obligasi hijau/obligasi biru misalnya untuk mengembangkan pesisir, obligasi yang berhubungan dengan climate/iklim. Manakala itu biasanya semua orang akan melihat bagaimana track record kita tentang ESG ini. Kalau kita bagus, maka akan lebih mudah di dunia internasional untuk mendapatkan funding (pendanaan),” lanjutnya. (dtk/za)
