SEMARANG, derapgurum.com — Ekonom FEB UPGRIS, Dr Heri Prabowo MM, menilai bahwa laju ekonomi menunjukkan tren positif pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5.02 persen pada Kuartal IV tahun 2024 (awal pemerintahan), lalu sempat turun menjadi 4.87 persen pada Kuartal I tahun 2025, tapi kembali naik menjadi 5.15 persen pada kuartal II tahun 2025.
“IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan meski pada awal pemerintahan terjadi kontraksi, namun satu tahun pertama mampu mencetak angka psikologis baru yaitu di atas 8.000 atau tepatnya 8.256.86,” ungkap Heri Prabowo dalam ‘Diskusi Publik Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran’ di Hotel @Hom Semarang, baru-baru ini.
Heri Prabowo menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi satu tahun pertama, paling besar ditopang dari sektor pertanian yang berhasil rebound dengan kontribusi ±13–14 persen. Sektor lain yang turut menopang adalah industri pengolahan, Energi dan EBT, Infrastruktur, serta sektor Digital dan UMKM.
Jika melihat Asta Cita atau delapan program strategis yang menjadi misi Pemerintahan Prabowo, lanjut Heri Prabowo, harapan untuk mewujudkan nasionalisme ekonomi bukan hal yang mustahil. Nasionalisme ekonomi yang menekankan pada kemandirian dan kepentingan ekonomi nasional tentu memiliki tujuan agar pemerintah mampu melindungi dan memajukan ekonomi dalam negeri.
“Tentu ada sisi positif dan sisi negatifnya, tinggal bagaimana pemerintah mampu memanfaatkan tantangan yang ada. Sisi positifnya, akan tumbuh industri lokal, berkurangnya ketergantungan luar negeri, dan terbukanya lapangan kerja domestik. Tapi tantangannya juga perlu disikapi, antara lain: potensi konflik dagang, arus modal dan transfer teknologi dari luar negeri jadi terbatas,” ungkapnya.
Heri Prabowo menambahkan, ada beberapa hal strategi yang bisa digunakan untuk mewujudkan nasionalisme ekonomi, di antaranya penguatan hilirisasi dan industri nasional, kemandirian pangan dan energy, penguatan UMKM, kedaulatan finansial, pengembangan SDM, penguasaan teknologi.
Dalam diskusi publik tersebut, hadir juga Yuwonto PhD (pakar Kebijakan Publik, Dosen FISIP Undip), Dr Ir Jaka Windarta MT IPU (Dosen Magister Energi Pascasarjana Undip). (za)
