Ketua PGRI Jateng
SEMARANG, derapguru.com – Bila guru dikatakan sebagai pejuang pendidikan, maka di antara para pejuang itu, yang paling pejuang adalah guru TK/PAUD. Predikat tersebut layak berikan para guru TK/PAUD karena merekalah yang mengawali dan menjadi pembangun pondasi dasar pendidikan generasi-generasi muda Indonesia.
“Selain itu, yang paling penting dalam pendidikan bukan lagi kecerdasan intelektual, melainkan pendidikan karakter. Pembentuk karakter setelah orang tua adalah guru dari satuan pendidikan paling rendah (TK/PAUD),” tandas Ketua PGRI Jateng, Dr Muhdi, saat memberikan sambutan dalam agenda Rapat Koordinasi dan Perayaan Hari Ulang Tahun ke-73 IGTKI PGRI di Semarang, Sabtu 20 Mei 2023.
Sekalipun perannya sangat penting dalam membangun pondasi pendidikan, lanjut Dr Muhdi, para guru yang mengemban tugas penting ini faktanya menjadi pihak yang paling belum sejahtera di antara para pejuang pendidikan yang lain. Kesenjangan inilah yang terus menerus diperjuangkan oleh PGRI.
“Faktanya, orang-orang yang memegang tugas begitu besar, kesejahteraanya belum sesuai dengan tingkat pendidikannya. Ini yang sedang diperjuangkan secara terus menerus oleh PGRI,” tandas Dr Muhdi.
Kendati kesejahteraan masih belum mencukupi, Dr Muhdi meminta para guru TK/PAUD tetap tetap menjalankan tugas secara baik. Sebab ada hal positif lain yang bisa didapatkan para guru yakni keberkahan ilmu. Selama ilmu yang diberikan masih digunakan, masih bermanfaat, maka pahala dan kebaikan itu terus-meneruskan mengalir terus-menerus pada guru.
“Apalagi guru TK, (adalah guru) yang mendasari (semua ilmu). Sepanjang ilmu dasar yang diberikan masih digunakan anak didik, pahalanya akan terus mengalir tiada henti,” tandas Dr Muhdi.
Dr Muhdi menandaskan, untuk membantuk meningkatkan kesejahteraan, PGRI terus berupaya supaya guru-guru TK/PAUD mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. PGRI terus mendorong pemerintah untuk segera menyertifikasi semua guru yang belum sertifikasi.
“Tapi ada kendala lain, sebab banyak guru TK/PAUD yang belum memiliki jenjang pendidikan S1. Padahal syarat untuk sertifikasi sendiri harus sudah berpendidikan sarjana. Ini kendala nyata yang kita hadapi,” tandasnya (za).
