SEMARANG, derapguru.com – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menekankan pentingnya menjaga mutu pembelajaran dalam program sekolah swasta gratis di Semarang, agar tidak hanya sebatas operasional namun juga berkualitas.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menekankan pentingnya menjaga mutu pembelajaran dalam program sekolah swasta gratis di Semarang, agar tidak hanya sebatas operasional namun juga berkualitas.
Program sekolah swasta gratis yang digalakkan oleh Pemerintah Kota Semarang mendapatkan perhatian serius dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah. Meskipun mengapresiasi upaya ini dalam membantu akses pendidikan, PGRI Jateng mengingatkan agar program tersebut tidak hanya fokus pada pembiayaan, melainkan juga pada peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran. Hal ini disampaikan oleh Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr Muhdi SH MHum, di sela-sela acara peletakan batu pertama pembangunan SD Supriyadi 02 Semarang Sabtu (8/10).
Muhdi menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mencakup seluruh standar yang diperlukan untuk menjamin kualitas. Ia berharap program sekolah swasta gratis ini bisa menciptakan sekolah-sekolah yang benar-benar bagus, bukan sekadar mampu beroperasi. Program ini bertujuan meringankan beban masyarakat dan sekolah, namun tantangan dalam menjaga standar kualitas tetap menjadi prioritas utama.
Apresiasi terhadap program sekolah swasta gratis ini memang tinggi, terutama karena membantu masyarakat kurang mampu mengakses pendidikan yang layak. Namun, PGRI Jateng menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi dana APBD agar tidak hanya menutupi biaya operasional dasar. Kualitas pembelajaran, fasilitas, hingga kesejahteraan guru harus menjadi bagian integral dari pembiayaan tersebut untuk memastikan pendidikan yang bermutu.
Tantangan Pembiayaan dan Standar Mutu Sekolah Swasta Gratis
Program sekolah swasta gratis di Kota Semarang menghadapi tantangan signifikan dalam memastikan pembiayaan yang memadai untuk standar mutu pendidikan. Muhdi menyoroti bahwa ada perbedaan standar antara satu sekolah swasta dengan sekolah lainnya, yang berarti anggaran yang disiapkan oleh pemerintah kota mungkin tidak cukup untuk semua. Pembiayaan dari APBD harus mampu memenuhi seluruh standar pendidikan demi menjamin kualitas pembelajaran yang optimal.
Beberapa sekolah swasta memiliki standar yang lebih tinggi, baik dari segi fasilitas, kurikulum, maupun jumlah tenaga pengajar berkualitas. Anggaran yang sama untuk semua sekolah swasta dalam program gratis ini tentu akan menimbulkan disparitas. Oleh karena itu, PGRI Jateng menyarankan agar pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan riil dan standar yang diterapkan oleh masing-masing sekolah.
Sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Muhdi menyatakan bahwa untuk sekolah-sekolah swasta unggulan, biaya pendidikan mungkin tidak bisa digratiskan sepenuhnya, melainkan diringankan. “Misalkan nanti pemkot mau mengadakan dan kami juga diminta untuk menerima, ya saya berharap untuk mengurangi. Kalau memang cukup, silakan dibayari semuanya, tapi kalau tidak, ya itu namanya membantu. Karena standar sekolah saat ini masih berbeda-beda,” ujarnya.
Perbedaan Standar dan Kebutuhan Sekolah Swasta Unggulan
Perbedaan standar antara sekolah swasta menjadi poin krusial dalam implementasi program sekolah swasta gratis. Muhdi, yang juga Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah, memberikan contoh konkret dari SD Supriyadi 02 yang dinaunginya. Sekolah tersebut memiliki jumlah guru yang cukup banyak, mencapai 38 orang, belum termasuk pendukung untuk pengembangan softskill dan berbagai ekstrakurikuler seperti seni dan olahraga.
Kondisi ini sangat berbeda dengan sekolah lain yang mungkin hanya memiliki kurang dari 10 guru. Tentu saja, pembiayaan untuk sekolah dengan sumber daya yang lebih lengkap akan jauh lebih besar. Jika anggaran program sekolah swasta gratis disamaratakan, maka sekolah-sekolah dengan standar tinggi akan kesulitan mempertahankan kualitasnya, atau bahkan terpaksa menurunkan standar.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kota untuk melakukan pemetaan dan penyesuaian anggaran berdasarkan kebutuhan spesifik setiap sekolah. Tujuannya adalah agar program sekolah swasta gratis ini tidak hanya sekadar ‘gratis’ secara finansial, tetapi juga ‘gratis’ dengan jaminan kualitas pendidikan yang tidak kalah dengan sekolah berbayar. Ini akan memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang ekonomi, mendapatkan kesempatan pendidikan terbaik.
Pengembangan SD Supriyadi 02 Semarang untuk Peningkatan Kapasitas
Di tengah diskusi mengenai mutu sekolah swasta gratis, SD Supriyadi 02 Semarang menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan fasilitas dan kapasitas. Kepala SD Supriyadi 02 Semarang, Karsono, menjelaskan bahwa saat ini sekolah tersebut menampung 485 siswa dari kelas I hingga VI. Untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan dan meningkatkan kualitas, sekolah sedang melakukan pengembangan infrastruktur yang signifikan.
Pembangunan yang sedang berjalan direncanakan berupa gedung tiga lantai yang akan mencakup 12 ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, dan aula. Fasilitas-fasilitas ini dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih modern dan komprehensif, serta memberikan ruang yang lebih nyaman bagi siswa dan guru. Peningkatan fasilitas ini diharapkan dapat menunjang mutu pendidikan secara keseluruhan.
Target penyelesaian pembangunan gedung baru ini adalah Mei 2026, sehingga pada tahun ajaran baru berikutnya sudah dapat digunakan. Dengan adanya gedung baru ini, SD Supriyadi 02 Semarang diharapkan mampu menampung hingga 700 siswa, atau hampir dua kali lipat dari kapasitas saat ini. Peningkatan kapasitas ini sejalan dengan upaya untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada lebih banyak anak di Semarang, sekaligus menjadi contoh bagaimana sekolah swasta berinvestasi pada mutu. (yud-AntaraNews)
