SEMARANG, derapguru.com – Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Dr Muhdi, cemas langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran menyasar pada Kementerian Dikdasmen. Kendati demikian, kalaupun harus ada efisiensi, dia meminta efisiensi tersebut digunakan untuk optimalisasi pengangkatan guru honorer.
Muhdi menyampaikan bahwa perkara pengangkatan guru dan tenaga kependidikan non-ASN selama ini terkendala masalah anggaran. Bila anggaran ini bisa disalurkan untuk pengangkatan mereka tentu akan membantu menuntaskan masalah honorer di dunia pendidikan yang telah berlarut-larut.
“Guru dan tenaga pendidikan non-ASN jumlahnya cukup besar, namun terkendala anggaran jika ingin diangkat menjadi ASN,” tutur Muhdi secara daring melalui aplikasi Zoom, Senin 10 Februari 2025.
Selain pengangkatan guru dan tenaga honorer, Muhdi juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk mengatasi masalah stunting, pengembangan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dia mengingatkan agar pemerintah dapat mengantisipasi kebocoran anggaran yang jumlahnya sangat fantastis, sebagaimana yang disampaikan Presiden Prabowo.
“Jangan sampai efisiensi ini hanya dipahami sebagai pemotongan anggaran. Pemerintah harus mampu mengatasi kebocoran agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Selain bicara pemotongan anggaran, Muhdi yang juga menyoroti maraknya kriminalisasi terhadap guru dalam menjalankan tugasnya. Muhdi menekankan perlunya payung hukum yang kuat agar guru mendapatkan perlindungan dalam menjalankan profesinya.
“Banyak fenomena guru yang diperkarakan atau diproses pidana. Seharusnya ada regulasi khusus, seperti Undang-Undang Perlindungan Guru, agar mereka tidak bekerja dalam bayang-bayang ancaman hukum,” tandasnya. (za)
