PANCASILA
SAMARINDA, derapguru.com – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sedang berjuang untuk menjadikan Pancasila mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Dr Rima Agristina SH SE MM, saat hadir dalam acara Pembinaan Ideologi Pancasila di Kalimantan Timur, baru-baru ini.
Dalam kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut, Rima juga menuturkan, kebiasaan gotong royong merupakan salah satu wujud pembentukan karakter Pancasila bagi anak-anak Indonesia. Pancasila tidak akan dapat berjalan kalau bangsa Indonesia tidak menghidupkannya.
“Pancasila merupakan pandangan hidup dan bintang penuntun yang mengarah pada pembangunan bangsa. Pancasila tidak mungkin berjalan kalau kita tidak menghidupkannya,” tutur Rima dalam acara yang digelar secara daring tersebut.
Menurut rekam jejak, perjuangan BPIP untuk memasukkan Pancasila sebagai pelajaran wajib begitu panjang dan berliku. Pada tahun 2019, BPIP mulai meminta pemerintah memasukkan Pancasila sebagai pelajaran mandiri di sekolah. Usaha tersebut mendapatkan dukungan pemerintah saat disampaikan di forum legislatif.
Kisaran bulan Oktober 2021, kepastian Pancasila sebagai pelajaran mandiri tinggal menunggu persetujuan Presiden. Pada kurun waktu ini pula BPIP merancang buku pendukung Pancasila sebagai pelajaran mandiri. “Pancasila biasanya masuk dalam pelajaran PPKn, besok dibalik, PPKn yang berada dalam pelajaran Pancasila,” tandas Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, kala itu.
Pada bulan April 2022, Pancasila sempat diisukan akan menjadi pelajaran wajib pada tahun ajaran baru Juli 2022. Memasuki Agustus 2022, Pancasila kembali dimunculkan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Sayangnya RUU Sisdiknas ditarik dari Baleg DPR RI karena menimbulkan polemik di masyarakat dan diminta merevisi dengan menerima masukan dari stakeholder pendidikan.
Mendukung
Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr Muhdi, secara tegas mendukung Pancasila menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang studi. Tak hanya mendukung, PGRI sudah lama meminta Pancasila menjadi pelajaran wajib. Jadi, dalam posisi ini, PGRI sangat berharap keputusan Pancasila masuk sebagai pelajaran wajib dapat direalisasikan.
“PGRI sudah lama meminta Pancasila sebagai pelajaran wajib. Sayangnya, pemerintah saat itu tidak begitu ngeh dengan persolan ini, Silahkan mau diatur di mana, di undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri, kami akan mendukung, ” tandas Dr Muhdi.
Yang terjadi saat itu, lanjut Dr Muhdi, bukannya Pancasila menjadi pelajaran wajib di semua jenjang sekolah. Pancasila malah dititipkan dalam pelajaran lain, yakni pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
“Sekarang ketika ideologi ini makin tertekan dengan banyaknya ideologi-ideologi asing, baru pemerintah kepikiran untuk memasukkan Pancasila sebagai pelajaran wajib di semua jenjang sekolah,” tandas Dr Muhdi.
Kendati demikin, Dr Muhdi, menuturkan bahwa sikap PGRI sejak dulu sampai sekarang tidak berubah. PGRI sangat mendukung masuknya Pancasila sebagai pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. “Pasti. Pasti kami pasti dukung,” tegas Dr Muhdi. (za)
