marketplace guru
JAKARTA, derapguru.com — Pemerintah diminta untuk menuntaskan persoalan pelamar Prioritas 1 (P1) guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebelum bicara soal marketplace tenaga guru.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI), Heti Kustrianingsih.
“Marketplace itu kan untuk ke depannya ya. Saya berpikir, kenapa harus terlalu menumpuk target? Yang seharusnya target P1 tahun ini tuntas malah mikirin yang tahun ke depan yang belum berjalan,” tandas Heti.
Karena itu, lanjut Heti, dia berharap nasib P1 yang berjumlah sekitar 64 ribu orang itu dipikirkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Guru honorer dengan status P1 harus benar-benar dipikirkan dan dituntaskan. Dia tak ingin persoalan P1 menjadi tenggelam dengan munculnya marketplace.
“Saya sedikit kecewa, yang seharusnya memang terpusat untuk menuntaskan P1. P1 ini adalah ciptaannya pemerintah pusat. Kita itu dilabelkan P1,” terang dia.
Terkait istilah marketplace sendiri, Heti mengatakan, penyebutan marketplace terkesan kurang layak. Dari segi pemilihan kata, marketplace dianggap para guru seperti tempat untuk memperdagangkan manusia. Sebab, yang mereka ketahui marketplace yang ada di media sosial adalah tempat jual-beli barang.
“Adanya sisi positifnya dari marketplace. Guru di seluruh wilayah Indonesia akan jadi lebih merata. Tapi, di sisi positif ini pun berpotensi memunculkan pungutan liar (pungli). Untuk menjadi guru honorer saja, masih banyak guru yang dimintai uang oleh oknum-oknum kepala sekolah. Itu untuk jadi guru honorer. Ini marketplace akan jadi ASN PPPK,” kata dia. (za)
