SEMARANG, derapguru.com — Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr Muhdi, meminta para guru untuk membantu perjuangan menjaga kelangsungan tunjangan profesi. Hal ini terkait dengan banyaknya usaha untuk menghilangkan tunjangan tersebut seperti lahirnya RUU Sisdiknas yang sempat mengancam keberlangsungan tunjangan ini.
“Undang-Undang Guru dan Dosen yang di dalamnya mengatur tunjangan profesi, merupakan undang-undang yang lahir dari rahim PGRI. Drafnya pun dirancang di kampus ini (Kampus UPGRIS). Kami sudah berjuang mengusahakannya, maka sekarang bantu kami untuk menjaganya,” tutur Dr Muhdi sela kegiatan “Pengukuhan Guru Profesional” di Balairung UPGRIS, Sabtu 18 Februari 2023.
Dr Muhdi melanjutkan, pemberian tunjangan profesi adalah perintah undang-undang yang keputusannya merupakan hasil dari keputusan politik. Sebagai produk politik, UU Guru dan Dosen rawan pula terhadap kebijakan politik yang berpemikiran lain.
“Apabila RUU Sisdiknas kemarin jadi ditetapkan, secara otomatis tunjangan profesi akan langsung terhapus. Alhamdulillah, melalui perjuangan PGRI yang berdarah-darah, akhirnya Ketum PB PGRI (Prof Unifah Rosyidi) dipanggil Presiden dan akhirnya RUU Sisdiknas ditunda dan dibatalkan,” urai Dr Muhdi.
Dr Muhdi juga mengingatkan, tujuan diberikannya tunjangan profesi bagi guru ASN maupun swasta adalah agar guru sejahtera dan makin profesional. Oleh karena itu, guru harus terus meningkatkan kemampuan dengan terus menjadi pembelajar sejati.
“Semestinya, hanya guru pembelajarlah yang berhak mengajar,” tutur Dr Muhdi.
Kepada para guru profesional, Dr Muhdi juga berpesan, agar turut aktif dalam organisasi PGRI. Yang belum jadi anggota segera masuk jadi anggota.
“Mari bersama-sama membesarkan PGRI menjadi organisasi yang makin dihargai, dihormati, disegani, dan menjadi tempat yang efektif untuk berjuang memajukan pendidikan dan kesejahteraan guru, termasuk keberlangsungan tunjang ” pungkasnya.(za)
