SEMARANG, derapguru.com — Majid tak habis pikir, pemerintah benar-benar tidak adil. Di satu sisi mereka akan mengangkat PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu tanpa tes. Tapi mengangkat PPPK Penuh jadi CPNS harus menggunakan tes seleksi lagi.
“Kami sudah pernah dites saat jadi PPPK Penuh Waktu, kenapa kami harus dites lagi?” ungkap Majid Abdillah guru PPPK Penuh Waktu di SDN Bukateja Kabupaten Tegal saat curhat dengan Ketua PGRI Jateng, Dr H Muhdi SH MHum, di Kantor PGRI Pemalang, Senin 12 Oktober 2026.
Majid menceritakan keluh kesahnya ini mewakili puluhan guru dan tenaga kependidikan PPPK yang akan segera menghadapi tes. Bagi mereka, tes bukan hal yang ditakuti, tapi berbagai persyaratan tes CPNS-lah yang dikhawatirkan akan mengganjal mereka.
“Sebagian dari kami sudah berusia di atas 35 tahun. Kalau ini menjadi persyaratan kami pasti gagal semua. Selain itu kami juga minta kalaupun ada tes, jangan tes yang umum, tapi tes yang substansif saja,” ungkap Majid.
Tak hanya itu saja, Majid juga berharap, Preside Prabowo bisa mengambil kebijakan yang lebih berpihak pada guru. Dia juga mengingatkan bahwa pada zaman Presiden SBY, ada 1 jutaan guru honorer yang langsung ke diangkat menjadi PNS.
“Masak sekarang mengangkat 900 guru PPPK menjadi PNS saja tidak bisa. Saya nuntut begini karena saya nyoblos beliau (Pak Prabowo) tiga kali,” ungkap Majid.
Dalam agenda curhat tersebut, para guru dan tenaga kependidikan dari seluruh kabupaten/kota Krasidenan Pekalongan rerata didi antarkan para pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
Ketua PGRI Jawa Tengah yang juga Anggota Komisi III DPD RI, Dr H Muhdi SH MHum, menuturkan bahwa apa yang menjadi keluh kesah para guru sudah disampaikan pada pemerintah. Bahkan, apa yang telah diperjuangkan sudah sesuai dengan harapan bersama.
“Dulu tidak ada pengangkatan guru, akhirnya ada pengangkatan. Ketika pengangkatan dilakukan banyak honorer yang terkendala usia, maka lahirlah PPPK yang tidak membatasi usia. Ketika PPPK dijalankan, ada yang tidak lolos, akhirnya lahir PPPK Paruh Waktu. Dan ketika PPPK hendak dialihkan jadi PNS, muncul lagi masalah-masalah,” urai Muhdi.
Meski demikian, Muhdi akan tetap mengupayakan agar hambatan-hambatannya bisa diatasi. Dalam rapat dengan pemerintah, dirinya juga telah mengusulkan apa-apa yang disampaikan dalam forum ini, semoga ada banyak usulan yang bisa diterima.
Turut hadir mendampingi ketua PGRI di antaranya: Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah Drs H Aris Munandar MPd dan Bendahara PGRI Jawa Tengah Wahadi SH MH. (za)
