Kebijakan Pendidikan Tidak Hanya Aturan, Tetapi Dirasakan Langsung Para Guru di Sekolah

Mengakhiri Tahun 2025 menuju Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi apa yang telah dilakukan dan melakukan koreksi untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Terkait Pendidikan di Kota Semarang, derapguru.com telah meminta pendapat Kepala SDN Wonotingal, Agus Pramono dan Kepala SMP PGRI 5 Arum Dhati. Berikut rangkuman pendapatnya;

Terkait kebijakan Pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah Kota Semarang, Agus Pramono menandai di tahun 2025 ada kebijakan yang dinilainya cukup baik dan berhasil dilaksanakan oleh para guru. Beberapa diantaranya disebutkan oleh Agus Pramono, yakni penyederhanaan pengelolaan kinerja guru, hal ini dapat mengurangi beban administrasi guru dalam pengelolaan kinerja. Contohnya pengisian kinerja dilakukan satu kali dlm setahun, guru tidak perlu lagi unggah dokumen berulang-ulang. Dengan demikian guru lebih memiliki banyak waktu untuk fokus mengajar, mengembangkan metode dan membimbing siswa, ketimbang sibuk ngurus administrasi.

Dari sisi kesejahteraan, Agus Pramono juga mengungkapkan adanya insentif peningkatan kesehtetaan guru berupa TPP setiap bulan, sehingga hal ini dapat meningkatkan motivasi guru untuk bekerja lebih baik dan lebih profesional.

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan guru, pada bulan Desember 2025 ada penataan guru untuk sekolah yang masih kekurangan guru kelas, dan pemerintah telah mengangkat guru P3K paruh waktu. Diungkapkan juga, pemerintah baru saja memberikan bantuan berupa smart cllasrom dan pembelajaran digital untuk semua jenjang.

“Intinya kebijakan di tahun 2025 tidak hanya aturan, tetapi dirasakan langsung oleh para guru di sekolah, diantaranya berupa pengurangan beban administrasi, peningkatan kesejahteraan, penempatan guru bagi sekolah yang kekurangan guru dan kenyamanan mengajar dengan bantuan teknologi”, ujar Agus Pramono menjelaskan.

Meski demikian, Agus Pramono yang juga Pengurus YPLP DM PGRI JT Cabang Kota Semarang ini juga mengungkapkan adanya hal-hal yang berhasil. Disebutkan hal yang masih perlu mendapat perhatian diantaranya, masih adanya ketimpangan kwalitas guru dan infrastruktur sekolah, banyak sekolah yang masih kurang fasilitas dasar, seperti ruang belajar yang layak, laboratorium dan akses internet yang kuat.

Beberapa kendala disebutkan Agus seperti anggaran yang terbatas, sementara kebutuhannya cukup besar, serta SDM di sekolah yang tidak merata,

“Penyebaran guru masih tidak merata, masih ada kekurangan Kepala Sekolah dan guru di banyak sekolah. Hal ini menjadi tidak efektif, karena KS harus PLT di sekolah lain sehingga kerja tidak maksimal”, ucap Agus menjelaskan.

Perubahan kebijakan terkait kurikulum yang tidak konsisten, dan perubahan kebijakan yang terjadi setiap adanya pergantian pejabat pendidikan menjadi sorotan Agus Pramono. “Ini seolah menguatkan pandangan, bahwa sekolah dan guru belum adaptif dengan kurikulum sebelumnya, sudah berganti lagi dengan kebijakan baru”, ujar Agus mengkritisi.

Hal yang juga dikritisi Agus adalah ketika Implementasi perubahan kurikulum baru, sering tidak disertai dengan adanya pelatihan yang cukup.

“Banyak kebijakan di tahun 2025 yang telah direncanakan dan diprogramkan, tetapi implementasi di lapangan belum optimal”, ujar Agus menegaskan.  Dicontohkan, sampai sekarang di Satpen Candisari madih ada 5 sekolah yang belum menerima MBG termasuk SDN Wonotingal.

Untuk pendidikan yang lebih baik pada tahun 2026, menurut Agus Pramono, pemerintah harus fokus pada kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru. Focus utama pada profesionalusme dan kesejahteraan guru itu, antara lain kesejahteraan guru lebih adil dan pasti, pengembangan profesional guru berbasis kwalitas, melalui pelatihan guru berbasis kebutuhan nyata kelas, pelatihan berbasis komunitas belajar/ kombel yang difasilitasi, adanya penghargaan bagi guru yang inovatif dan berdampak, serta adanya perlindungan profesi guru saat melaksanakan tugas profesional, sehingga guru merasa aman, dihargai dan tidak takut mendidik.

Pada sisi yang lain, para perlu terus meningkatkan kompetensi, bukan hanya mengumpulkan sertifikat, mampu menggunakan tehnologi untuk inovasi pembelajaran, menguatkan etika, keteladanan dan membangun komunikasi yang baik dengan siswa dan ortu siswa, serta aktif dalam kegiatan kombel.

Arum Dhati, Kepala SMP PGRI 5 Kota Semarang, mengungkapkan juga adanya kebijakan Pemkot Semarang yang menonjol dan dirasakan manfaatnya oleh guru-guru swasta, yakni dukungan peningkatan kesejahteraan dan penguatan kualitas guru melalui bantuan finansial serta program pengembangan kompetensi.

Secara konkret, manfaat tersebut dirasakan melalui pemberian insentif/bantuan kesejahteraan bagi guru swasta, terutama bagi guru yang belum tersertifikasi atau belum berstatus ASN.

Selanjutnya bantuan operasional pendidikan (BOS daerah/BOSDA) yang berdampak langsung pada keberlangsungan sekolah swasta, sehingga honor guru lebih terjamin dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal.

Diungkapkan juga adanya program pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, baik dalam bentuk workshop, diklat, maupun pendampingan, untuk membantu guru swasta meningkatkan kualitas pembelajaran dan beradaptasi dengan kebijakan serta metode pendidikan terbaru.

Arum Dhati juga melihat adanya perhatian pemerinta kota terhadap pemerataan pendidikan, dengan melibatkan sekolah dan guru swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat Kota Semarang.

“Kebijakan-kebijakan tersebut dirasakan nyata oleh guru swasta karena tidak hanya bersifat administratif, tetapi langsung menyentuh kesejahteraan, profesionalisme, dan keberlanjutan peran guru dalam dunia Pendidikan”, ujar kepala sekolah yang mahir berbahasa Inggris ini menjelaskan.

Memasuki tahun 2026, Arum Dhati berharap Pemerintah Kota Semarang dapat melanjutkan dan memperkuat kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, dengan menekankan pada pemerataan kesejahteraan guru, kemudahan akses program peningkatan kompetensi, serta konsistensi kebijakan yang adil dan transparan.

Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat, diharapkan Kota Semarang semakin maju, sebagai kota yang unggul dalam pembangunan sumber daya manusia dan berkeadilan bagi seluruh pelaku pendidikan. (pur).