SEMARANG, derapguru.com — Ketua PGRI Jateng yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr H Muhdi SH MHum, menyampaikan bahwa penyelesaian masalah ASN PPPK kini berada di tingkat pemerintah daerah. Saat ini, diangkat atau tidaknya guru honorer dan guru prioritas 1 (guru swasta prioritas yang dulu passing grade pada seleksi tahun 2020) bergantung dari pengajuan pemerintah daerah masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Muhdi saat menerima audiensi perwakilan guru P1 Jawa Tengah yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Swasta Provinsi Jawa Tengah di Meeting Room Lantai 2 Gedung PGRI Jateng, Kamis 31 Juli 2025.
“Saya sudah bertemu dengan kepala BKN. Beliau mengatakan, asal daerah mengajukan, berapapun jumlahnya akan segera diproses. Sayangnya, banyak daerah yang tidak mengajukan kebutuhan secara maksimal,” tutur Muhdi.
Muhdi menambahkan, yang perlu dilakukan segera adalah mendesak pemerintah daerah untuk mengajukan formasi secara penuh. Pasalnya, urusan ASN PPPK hanya akan dibatasi sampai dengan akhir tahun 2025 mendatang.
“Urusan ASN PPPK hanya akan ditangani sampai akhir tahun 2025. Selebihnya seleksi ASN hanya akan dilakukan melalui CPNS. Harus diselesaikan tahun 2025, selanjutnya kita akan membuka baru,” tandas Muhdi.
Terkait dengan kesan saling lempar antara pusat dan daerah, Muhdi menandaskan bahwa mestinya sudah tidak ada yang saling lempar karena regulasinya jelas. Maka, untuk menambah kejelasan dan kepastian mengenai masalah tersebut, Muhdi telah meminta secara khusus supaya Kepala BKN dapat menyampaikan solusi-solusi penanganannya.
“Besok (Jumat 1 Juli 2025, red), kami hadirkan langsung kepala BKN ke Kota Semarang agar bisa memberikan penjelasan langsung di pada pemerintah daerah dan para petugas lainnya,” urai Muhdi.
Ketua Forum Guru Prioritas Swasta Provinsi Jawa, Rina Dwi Astuti, menyampaikan bahwa kami kelompok guru yang dinyatakan lulus passing grade tahun 2020 yang dijanjikan akan diangkat secara langsung. Tapi https Bu Srii sampai tahun 2025 ini, masih banyak dari kami yang belum mendapatkan formasi juga sampai saat ini.
“Saat ini masih tersisa sekitar 1411 orang dari kami yang masih belum mendapatkan formasi penempatan. Semoga doa dan harapan kami dapat segera dikabulkan,” keluhnya.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Wakil Sekretaris PGRI Jateng Dr H Sapto Budoyo SH MH, Kabiro Kerjasama dan Pengembangan Usaha H Imron Rosyadi SH MPd, dan Kabiro Kominfo Dr H Agus Wismanto SPd MPd. (za)
