Wonosobo, derapguru.com – Disela kegiatan Konferensi XXIII PGRI Kabupaten Wonosobo, ketua PGRI Jawa Tengah yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr Muhdi menyempatkan bertemu dengan para guru dan tenaga kependidikan berstatus honorer untuk Menyerap Aspirasi Guru dan Tendik Non ASN Kabupaten Wonosobo. Pertemuan di gedung SMK Informatika Wonosobo yang berlangsung Kamis 12/12/2024 ini dihadiri 75 peserta.
Ketua PGRI Kabupaten Wonosobo, Suratman dalam pengantarnya mengungkapkan di wilayahnya masih banyak guru dan Tendik yang sudah Wiyata Bakti puluhan tahun. Bahkan dalam memperjuangkan nasibnya, ada yang sampai pensiun belum bisa menikmati hasil perjuangan sebagai ASN.
“Mumpung pak Muhdi yang juga anggota DPD RI hadir di Wonosobo, silahkan kalian sampaikan aspirasi kalian langsung kepada beliau”, ujar Suratman yang kemudian ijin melanjutkan acara Konferensi XXII PGRI Kab. Wonosobo di Gedung PGRI setempat.
Pengurus PGRI Kab. Wonosobo, Palal selanjutnya bertindak selaku Moderator dalam Dialog para peserta oertemuan dengan Dr. Muhdi SH, M. Hum selaku Wakil Ketua Komite I DPD RI.
Soni ketua Honorer Kabupaten Wonosobo menyampaikan adanya tenaga kependidikan yang sudah masuk data Dapodik gagal ikut test P3K karena sistem. Soni sendiri mengaku sudah ikut test P3K beberapa kali sejak 2021 dan saat ini sudah lolos kenapa harus ikut test lagi?
“Mohon diperjuangkan pak agar ada afirmasi untuk tenaga honorer yang sudah lama mengabdi”, ujarnya.
Aspirasi lain disampaikan oleh Maimunah Ekasari, Tendik honorer di SMPN. Ia bertanya kenapa dari awal pendaftaran ASN tidak pernah ada formasi untuk Tendik. “Banyak yang sudah sampai pensiun lo pak, Tendik honorer tidak bisa jadi ASN”, keluhnya. Karena tidak adanya formasi tersebut kini Maimunah berpindah mengabdi di kantor Kecamatan.
Aspirasi lain juga disampaikan oleh guru swasta yang ada di Kemenag yang mengaku sampai saat ini belum ada pendataan. Padahal jumlanya ada 1.277 orang. “Mohon penjelasan terkait guru-guru swasta di Kemenag yang sampai saat ini beljm ada pendataan pak”, ujarnya.
Dan masih banyak lagi aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Dr. Muhdi menjawab dan menjelaskan semua pertanyaan guru dan tendik yang hadir dalam pertemuan tersebut berdasarkan hasil Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menpan RB dan BKN beberapa waktu lalu.
Dijelaskan, yang dimaksud tenaga Non ASN yang akan diangkat sebagai ASN P3K adalah tenaga yang saat ini datanya ada di database BKN. “Untuk guru dan tendik ya yang saat ini bekerja di sekolah negeri, bukan yang di sekolah swasta”, jelasnya.
Untuk guru sekolah swasta dulu memang banyak yang ikut daftar dan lolos P3K karena waktu itu kuota yang ditetapkan pemerintah tidak dipenuhi oleh daerah.
“Kini, pemerintah berkomitmen menyelesaikan penataan tenaga Non ASN sesuai amanat pasal 66 UU ASN, Dan untuk itu Non ASN yang datanya sudah masuk database BKN akan diangkat jadi ASN P3K penuh waktu dan P3K paruh Waktu”, jelas Dr. Muhdi.
Untuk selanjutnya kami juga mendorong agar ke depan ada P3K yang berasal dari guru swasta dikembalikan ke sekolah swasta. “Jadi guru swasta berstatus P3K agar tetap mengajar di sekolah swasta”, jelasnya.
Muh Khairul Hafid, SDN 3 Kalibawang Wonosobo, mengaku mengajar sebagai honorer di sekolah tersebut sejak 2013. Tetapi datanya masuk Dapodik terhitung kurang dari 2 tahun.
“Ini karena ada kesalahan penulisan nama di data BKN, sehingga saya tidak bisa mendaftar P3K saat ini”, kata Muh. Khafid kepada derap guru (pur)
