Temanggung, derapguru.com. Kunjungan Kerja Penyerapan Aspirasi oleh Anggota DPD RI Dapil Jateng, Dr. Muhdi SH, M.Hum dan Denty Eka Widi Pratiwi, SE, MH di Temanggung, Rabu 6 November 2024, memperoleh banyak masukan dari para guru. Para guru dan tenaga kependidikan yang hadir 100 orang lebih dengan antusias menyampaikan aspirasinya.
Afni Abdul Rozak, guru PAI di SDN 01 Plakaran Desa Plakaran, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang mengaku sengaja datang ke Temanggung untuk menyampaikan aspirasinya agar diperjuangkan. Afni yang menjadi guru sejak 2007 ini berharap pemerintah pusat bisa menyelesaikan seluruh honorer menjadi ASN PPPK tahun 2024. Afni yang sudah diangkat menjadi ASN P3K pada 2022 ini pun menyatakan kebijakan ini sangat berkaitan dengan keuangan daerah. “Pemda itu mempedulikan para honorer akan tetapi anggaran di daerah belum cukup apalagi daerah yang belanja pegawainya sudah melampaui batas yang di tentukan. Karena itu penyelesaian tenaga honorer yang terdiri para GTT, PTT penjaga, Operator dan lain-lain itu pemerintah pusat yang harus segera dan wajib turun tangan langsung”, ujar Afni berargumen.
Dikatakan, di kabupaten Pemalang kebutuhan PPPK tahun 2024 khusus di pendidikan 581 formasi. Selanjutnya, total pendaftar dari semua kebutuhan PPPK mensisakan honorer sejumlah 411 guru honorer. Sedangkan yang selalu diinformasikan ada PPPK paruh waktu tetapi saat ini masih dipertanyakan regulasinya. Karena itu kalau melihat pemda yang belanja pegawainya sudah melebihi ambang batas perlu peran serta pemerintah pusat untuk penyelesaianya.
Nasib Guru PAI
Diungkapkan juga persoalan pendidikan profesi guru (PPG) bagi guru pendidikan agama yang begitu susah. “Di kabupaten Pemalang ada sekitar 400 -500 guru PAI yang belum PPG padahal mereka sudah lama lulus pretes, kalau melihat surat edaran kementrian agama Republik Indonesia tanggal 22 maret 2022”, jelas Afni.
Jumlah yang lulus pretes PPG se-Indonesia 291.000 dan kuota PPG nasional yang diberikan kemenag per tahun 5000 guru, dan untuk menyelesaikan semuanya butuh waktu 28 tahun. Sehingga muncul pertanyaan untuk yang usia sudah kepala 40 an bagaimana nasibnya? Padahal ini adalah amanat UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa guru wajib bersertifikasi.
“Semestinya kami para guru agama lebih bahagia karena memiliki dua orang tua, secara legalitas kepegawaian kami di bawah naungan kemendikbud, dan sertifikasi kami dibawah naungan kemenag”, kata Afni.
Jumlah piloting di kabupaten Pemalang sudah mencapai 1.200 guru dan untuk tingkat nasional 400.000 guru, selisih setengah dari jumlah guru yang sudah lulus pretes PPG se Indonesia. “Pertanyaannya, kenapa Kemendikbud Era Nadhim bisa tetapi di Kemenag kok tidak bisa, Apakah memang kami di anak tirikan?”, Tanya Afni dalam aspirasi yang disampaikan.
Untuk memperjuangkan nasib dirinya dan juga teman-teman guru PAI yang lain, Afni Abdul Rozak berharap sekali untuk bisa bertemu Presiden Prabowo Subianto atau paling tidak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, DPD RI, komisi X DPR RI atau komisi VIII yang menaungi kemenag.
Guru Swasta
Aspirasi lain disampaikan oleh Joko Yuwono kepala SMA PGRI Temanggung yang meminta diperjuangkan nasib sekolah dan guru-guru swasta. Eviatun Nurfida menyampaikan aspirasi guru TK Swasta dan guru-guru swasta yang daftar PPPK tapi harus dapat ijjn dari Yayasan. Imron, penjaga SDN Candiroto minta diperjuangkan nasibnya untuk bisa jadi ASN P3K tahun 2024. Selanjutnya Ahmad Agus Arwani menanyakan nasib P3K jika masa kontraknya habis, bagaimana mekanisme perpanjangannya. Ditanyakan juga bagaimana nasib tenaga honorer yang masa kerjanya belum 2 tahun dan tidak bisa daftar P3K.
Turut menyampaikan aspirasi pada saat itu PGRI Kabupaten Temanggung yang diwakili oleh wakil Ketua Ahmad Saryono.
Dua Anggota DPD RI, Dr. Muhdi dan Denty Eka Widi Pratiwi secara bergantian menjawab dan menanggapi semua aspirasi yang sampaikan peserta dan menyatakan akan memperjuangkan di pemerintah pusat.
Kedua Senator tersebut juga menyatakan akan memfasilitasi dan mendampingi mereka yang ingin ke Senayan untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pihak-pihak terkait di Jakarta.
Turut hadir dan menjadi moderator acara tersebut, wakil Sekretaris Umum PGRI Jateng yang juga Ketua LKBH PGRI Jateng, Dr. Sapto Budoyo, SH, MH. (pur/yud)