JAKARTA, derapguru.com – Sebanyak 75.195 guru ASN akan memasuki usia pensiun pada tahun 2023. Angka ini akan menambah jumlah beban kekurangan guru yang pada tahun 2022 lalu telah mencapai 1.167.802 guru menjadi 1.242.997 guru.
Informasi tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Profesi Guru (PPG), Temu Ismail, saat memproyeksikan kebutuhan guru belum setimbang dengan pelaksanaan program PPG. Pasalnya, dari data lulusan PPG Prajabatan sejak 2006-2018, jumlahnya hanya mencapai 27.935 orang.
“Total lulusan PPG Prajabatan sejak tahun 2016-2018 hanya mencapai 27.935 orang. Bila ditambah dengan peserta PPG Prajabatan 2019 hingga 2021 sebanyak 2.963. Jumlahnya belum mencukupi untuk menggantikan jumlah guru pensiun,” urai Temu Ismail.
Lebih lanjut Temu Ismail mengatakan, gambaran kondisi kebutuhan guru secara riil ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan tersendiri untuk mencari solusi efektif dengan tetap mementingkan pemenuhan guru yang kompeten.
“Tantangan terbesar dalam memenuhi kebutuhan guru justru menumbuhkan kesadaran segala pihak bahwa masalah guru ini merupakan masalah bersama. Pemda punya kewajiban untuk mengurus masalah guru ini secara bersama dengan pemerintah pusat termasuk juga LPTK,” ungkap Temu Ismail.
Temu Ismail menambahkan, strategi lain yang perlu dikembangkan ke depannya adalah percepatan PPG jalur fast track. Dia pun berencana membuat komunitas di setiap provinsi untuk menjawab tantangan pemenuhan ketersediaan guru, dengan lebih melibatkan elemen-elemen pemangku kebijakan di tingkat daerah.
“Komunitas ini akan lebih memahami permasalahan di daerah dan memiliki pemetaan kebutuhan guru, sekaligus dapat berkontribusi dalam menyusun perencanaan dalam hal rekrutmen sampai penugasan,” tutur Temu Ismail.
PPG UPGRIS
Sementara itu, Ketua Program Studi PPG UPGRIS, Dr Aryo Andri Nugroho MPd, menyampaikan kesiapan kampusnya untuk membantu dan menerima penugasan pemerintah terkait dengan program PPG. Selama ini, Prodi PPG UPGRIS juga telah menjalankan program PPG, baik PPG Dalam Jabatan maupun PPG Prajabatan, yang telah ditugaskan pemerintah.
“Intinya, kami selalu siap untuk menjalankan tugas dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru. Bila pemerintah akan menaikan kuota peserta untuk percepatan calon guru bersertifikat pendidik, kami juga akan menyiapkan seluruh sumber daya kami untuk bisa membantu menyukseskan program pemerintah,” tutur Dr Aryo.
Lebih lanjut Aryo menuturkan, pendaftaran program PPG sampai saat ini dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat. Jadi, bila ingin mendaftar sebagai mahasiswa program PPG UPGRIS, jalur seleksinya tetap saja melalui seleksi yang diadakan pemerintah pusat, baik itu PPG Prajabatan maupun PPG Dalam Jabatan. (za)
